BPK RI Berikan Sosialisasi Pada Seluruh Kepala Desa

Humas Setda-Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH menghadiri Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengelolaan Dana Desa di Hotel Grage Sangkan Kuningan. Jumat (25/1/2019).

Sosialisasi tersebut dihadiri Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T, Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irwadi Syamsudin , SH., LL.M, Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda, SH., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan Udin Burhanudin, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan Uli Purnama, SH., MH, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Kuningan, Serta para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.

Bupati mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini, dipilihnya Kabupaten Kuningan untuk kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat lebih yang bisa kita dapatkan, untuk senantiasa menambah wawasan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan desa yang baik bagi seluruh kepala desa.

Lanjut dia “Untuk seluruh kepala desa pergunakan kesempatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, dikarenakan narasumber yang hadir ini adalah narasumber yang berkompeten yaitu Badan Pengawasan Keuangan (BPK), gali ilmu yang kita dapatkan disini sebagai bahan kita untuk membangun desa melalui sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, karena sebuah pekerjaan bila dikerjakan bersama-sama akan menghasilkan hasil yang lebih baik”, ujar Acep.

Di sela-sela acara sosialisasi ini Bupati Acep di dampingi Anggota V BPK RI Isma Yatun serta Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irwadi memberikan apresiasi dan ucapan selamat pada 3 Desa Mandiri diantaranya Desa Kadugede, Desa Karangtawang, dan Desa Kasturi. Semoga Hal ini menjadikan motivasi bagi desa-desa lainnya.

Pada Kesempatan ini Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan kepada seluruh kepala desa dalam hal pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Desa.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemeparan materi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa sekaligus yang menjadi moderator acara ialah Sekretaris Daerah Dian Racmat Yanuar. (Dimas/Pubdok).