Total Tayangan Laman

Kamis, 23 Oktober 2014

Bupati Kuningan Lantik DKM AT-TAUFIQ Kuningan Islamic center (KIC)



Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda membuka pelatihan manajemen Masjid serta  melantik pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) AT-TAUFIQ Kuningan Islamic center (KIC) Periode 2014-2018 pada Kamis (23/10).  Dalam kepengurusan DKM  tersebut  ,Ketua umum  oleh  Kabag Kesra setda Kab. Kuningan, Ketua Harian oleh  Drs. H. Encu Sukat WS, MA,  Ketua I (Koord Bid. Idaroh) oleh Drs. H. Eman Suleman, MM, Ketua II (Koordinator Bid. Imarah) oleh  Drs. H. Edi Rahaedi, M.Pd.I dan  Ketua III (Koor bid. Ri’ayah) oleh  H. Uba Subari, AK.
Dalam laporannya Kepala Bagian Kesehjateraan Rakyat Setda Kabuaten Kuningan Drs.H Toto Toharudin M.Pd menyebutkan bahwa kegiatan akan berlangsung tanggal 23 Oktober 2014 dipusatkan di Kuningan Islamic Center (KIC) Kabupaten Kuningan dengan sasaran kegiatan  Pelatihan dan pelantikan DKM yaitu terwujudnya profil Masjid yang bersih, indah, nyaman dan sehat lingkungan, meningkatnya peranan DKM sebagai lembaga keagamanaan yang akrab, dinamis dan inovatif dalam gerakan penyiaran agama, terjalinnya potensi jamaah/masyarakat dalam memberdayakan fungsi  masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan pengembangan budaya Islami, terbangunnya jalinan Komunikasi dan informasi pembangunan  daerah, dalam perspektif keagaman, terciptanya kualitas kesalehan  sosial dalam  pendekatan konsep dakwah yang efektif.
“ pelatihan DKM peserta sebanyak 124 orang yang merupakan utusan dari Masjid Jami desa/kelurahan dalam 32 kecamatan dan untuk pelantikan pengurus DKM At-Taufiq KIC sebanyak 50 orang pengurus dari berbagai elemen unsure masyarakat” tambah Drs. H. Toto Toharudin M.Pd.
Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda dalam sambutannya  mengharapkan bahwa dengan dilantiknya kepengurusan DKM yang baru dapat menguatkan struktur dan kultur yang berorientasi kemajuan khususnya untuk menjadikan Masjid At-Taufiq Kuningan Islamic Center (KIC) sebagai pusat pemberdayaan umat di berbagai bidang kehidupan.
“ kepada pengurus DKM Masjid At-Taufiq yang baru agar berupaya untuk memakmurkan Masjid At-Taufiq dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, sekaligus mengakomodasi seluruh elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi memakmurkan masjid  dan untuk para peserta pelatihan manajemen masjid, langkah yang kita lakukan merupakan upaya memperkokoh suasana yang selama ini telah berjalan dilingkungan masjid” Kata Bupati Kuningan

Minggu, 19 Oktober 2014

WAGUB JABAR TERKESAN DENGAN KEBUN RAYA KUNINGAN





Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar sangat terkesan dengan keberadaan Kebun Raya Kuningan ( KRK ). Wagub yang berasal dari kalangan artis tersebut sempat terkagum kagum dengan adanya KRK karena tidak banyak daerah yang berkomitmen untuk membangun kebun raya, kebanyakan daerah daerah lain berlomba untuk menarik investor membangun industri untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tetapi Kabupaten Kuningan tetap konsen untuk mempertahankan lingkungannya agar tetap baik.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Dedy mizwar bersama istri berkeliling KRK bersama Bupati Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda yang didampingi suami yang juga penggagas KRK H. Aang Hamid Suganda, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ukas Suharsaputra.
Bupati Utje memberikan penjelasan tentang kemampuan Kuningan untuk membangun Kebun Raya ini sangat terbatas, tetapi berkat kegigihan H. Aang Hamid Suganda maka KRK ini sedikit demi sedikit bisa dibangun dan dibawah kepemimpinannya sekarang tinggal meneruskan cita cita yang sangat mulia ini untuk terus dituntaskan sehingga bisa memberikan manfaat bagi masayarakat Kuningan.
Wakil Gubernur Dedy Mizwar merasa bangga dengan adanya daerah yang masih berkomitmen mempertahankan lingkungannya seperti Kabupaten Kuningan ini. “ saya merasa bangga masih ada daerah seperti Kabupaten Kuningan ini yang tetap konsisten mempertahankan lingkungannya agar tetap lestari “. Papar Wagub
Wagub juga berharap setelah pemerintahan baru dilantik pemerintah akan lebih dapat memperhatikan pembangunan KRK ini karena program ini sangat strategis dan manfaatnya akan sangat terasa sekali untuk anak cucu kita nanti, dan pemerintah provinsi Jawa Barat pun kedepan harus menyelaraskan dengan program KRK ini agar pembangunannya akan lebih cepat lagi.
“ saya berharap pemerintahan baru yang akan dilantik nanti akan mampu memberikan perhatian terhadap program program yang berhubungan dengan lingkungan seperti KRK ini karena manfaatnya akan sangat terasa sekali untuk kehidupan kita semua “ harap Wagub.
Dalam kesempatan tersebut Wagub beserta istri melakukan penanaman pohon disekitar Kebun Raya Kuningan  dan menerima buku serta dokumentasi tentang pembangunan KRK dari Bupati Kuningan.  *DoniS*

Kamis, 16 Oktober 2014

DANA BAGI HASIL CUKAI HARUS DIALOKASIKAN SESUAI PERUNTUKAN



Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok memiliki potensi yang cukup besar apabila dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok ini merupakan anggaran bantuan dari pusat yang dikucurkan melalui provinsi yang dikembalikan ke daerah berdasarkan pada beberapa kriteria diantaranya daerah penghasil tembakau, penghasil cukai tembakau atau bukan daerah penghasil cukai maupun tembakau.
“Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok akan bermanfaat bagi masyarakat apabila dialokasikan sesuai dengan peruntukannya.”
Hal tersebut disampaikan Bupati Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos, M.A.P., saat membuka sosialisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok. Kamis (16/10/2014) di Prima Resort.
Beliau menuturkan, pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau harus sesuai aturan yaitu Permenkeu No.18 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Keuangan RI No. 20 Tahun 2009 dengan peruntukan bagi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang ketentuan cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Selain itu, Lanjut Beliau, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009 lahir kebijakan untuk alokasi khusus untuk mengendalikan bahaya rokok, seperti dalam pasal 31 yang menyebutkan penerimaan pajak rokok, baik bagi provinsi maupun Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang.
“Ini mengandung arti bahwa pemkab dituntut melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik, seperti pembangunan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok.”
Sementara itu ketua penyelenggara Trisman Supriatna, M.Pd, dalam laporannya mengatakan, maksud dari sosialisasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana implementasi dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok. “Kegiatan ini juga bertujuan agar seluruh SKPD dapat mengimplementasikan dana tersebut sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah diatur dan diundangkan agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya, peserta sosialisasi ini diikuti oleh para Kepala SKPD, Para Kepala Bagian, Camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan serta menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Fungsional Penelaah Kementrian Keuangan RI Mario Agustino, SE., Kepala Biro Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, Drs. H. M. Bagja, MM., Sekretaris Daerah Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan Holil Syahri, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan DR. H. Dian Rachmatyanuar, M.Si., serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. (beben)

Rabu, 15 Oktober 2014

68 KEPSEK SD di Mutasi





Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan melalukan Rotasi dan promosi terhadap 68 Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Kuningan.   Acara tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Bupati kepada para kepala sekolah Dasar  (SD) Negeri pada Rabu (15/10) di Aula Sekolah RSBI Cikaso Kuningan. Hadir dalam acara tersebut  Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan Drs. ASEP TAUFIK ROHMAN, M.Si.,M.Pd, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan , Drs. UCA SUMANTRI, M.Si.
Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda dalam sambutannya menekankan tentang pentingya pendidikan bagi anak-anak yang ada di sekolah dasar sehingga bupati sangat mengaharapkan para guru yang ada disekolah dasar  dapat membangun pondasi pendidikan yang tangguh untuk anak-anak sekolah dasar baik itu pendidikan ilmu pengetahuan maupun pendidikan budi pekerti bagi anak-anak.
“ saya sangat berharap bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai kepala sekolah dapat mengetahui dan emmahami tugas pokok dari tugas yang bapak dan ibu emban, buat dan jalankan program yang baik yang dapat menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang unggul yang mampu bersaing ditngkat nasional maupun internasional, selain itu juga saya tekankan bahwa pada saat ini pendidikan moral sangat lah penting melihat perkembangan dunia anak-anak yang sudah sangat tidak baik jadi saya mengharapkan kedepan anak-anak sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kuninga selain pintar dalam ilmu pengetahuan juga harus memiliki budi pekerti atau moral yang baik pula” tambah Hj. Utje Ch Suganda.
Bupati juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah  saja melainkan juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat dengan hal tersebut bupati sangat berharap bahwa ada komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dalam hal ini sekolah dengan kelurga murid. ----Yohanes---
  

UKS SMAN 3 dinilai.





Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda menerima tim penilai Lomba Sekolah Sehat Jenjang SLTA Tingkat Provinsi Jawa Barat di SMAN 3 Kuningan pada Rabu (15/10). Hadir dalam acara tersebut  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan H. Yosep Setiawan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga kabupaten Kuningan, Tim penilai Lomba Sekolah Sehat Provinsi jawa Barat, Ketua Tim Penggerak PKK,  dan para undangan lainnya.
Bupati Kuningan  Hj. Utje Ch Suganda dalam sambutannya  mengungkapkan bahwa perwujudan sekolah sehat yang  pemerintah kabupaten Kuningan optimalkan dengan program sekolah yang berwawasan lingkungan terus dilakukan dengan dukungan sector serta lintas program, menuju  tercapainya kabupaten Kuningan sebagai kabupaten sehat dan kabupaten Konservasi. “ upaya  ini akan terus dipacu serta diterapkan pada sekolah-sekolah lainya, sejalan dengan program strategis pembangunan bidang pendidikan yaitu penyiapan infrastruktur dan sarana yang memadai diikuti dengan upaya menyiapkan SDM tenaga  Pendidikan yang lebih berkualitas “ Kata Bupati Kuningan.
Selanjutnya Hj. Utje Ch Suganda juga mengharapkan kepada tim penilai bahwa SMAN 3 Kuningan untuk  diberi kepercayaan untuk dapat dipilih sebagai sekolah sehat tingkat provinsi Jawa Barat.” Hal ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus membina, mamfasilitasi dan mengembangkan pelayanan sekolah sehat di sekolah-sekolah pada tingkat TK, SD, SMP atupun SMA dan juga saya meminta  kepada tim penilai agar ada masukan serta saran, khususnya  berkenaan dengan hal-hal  yang harus dibenahi dan dipersiapkan, sehingga sekolah yang diikutserakan pada penilian ini dapat memenuhi persyaratan sekolah sehat yang telah ditetapkan”
Sementara itu Ketua Tim Penilai yang juga Kepala Biro Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat  H. Daddy Iskandar dalam sambutannya menginginkan bahwa suasana sekolah yang bersih jangan hanya pada saat seremonial seperti sekarang ini saja tetapi harus terus dijaga dan di pelihara seterusnya “ harus ditanamkan dan dibiasakan kepada para murid sekolah bahwa kebersihan itu merupakan hal yang penting” kata H. Dandy Iskanda  #Yohanes#


Selasa, 14 Oktober 2014

SOSIALISASI TATANIAGA LPG 3 KG : Butuh Komitmen Dari Para Pengelola LPG





Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bagian Perekonomian Setda menggelar Sosialisasi Tataniaga LPG 3 kg hari ini, Selasa, (14/102014) di Lestoran Lembah Ciremai (LC), hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Kamil Ganda Permadi, M.M, Narasumber LPG Rayon X Wilayah III Cirebon Herdi Surya Indrawan, S.R, S.E., serta para peserta sosialisasi diantaranya 3 SPBE, 11 Agen dan 400 Pangkalan se-Kabupaten Kuningan.
Ketua Panitia Trisman Supriatna, M.Pd dalam laporannya, mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi serta peran dan tanggung jawab agen dan pangkalan LPG 3 kg dalam pemenuhan LPG 3 kg bagi pengguna rumah tangga dan usaha mikro serta bertujuan agar rumah tangga dan usaha mikro dapat dengan mudah mendapatkan LPG 3 kg secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si mengatakan, energi mempunyai peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan oleh karena itu, energi harus digunakan secara hemat, rasional, dan bijaksana agar kebutuhan energi pada masa yang akan datang dapat terpenuhi. “Sumber energi saat ini di seluruh Indonesia semakin berkurang karena konsumsi semakin tinggi sementara ketersediaan energi terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pada tahun 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg perlu dilakukan subtitusi penggunaan minyak tanah ke LPG 3 kg bagi rumah tangga dan usaha makro serta peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi. ”Sudah banyak aturan, serta himbauan yang telah digulirkan oleh pemerintah terkait tataniaga LPG namun dilapangan belum terlaksana secara maksimal, sehingga butuh komitmen dari para pengelola LPG,” tandasnya.
Di Kabupaten Kuningan, lanjut Ia, Pada tahun 2008 jumlah keluarga yang dikonversi LPG 3 kg sebanyak 306.002 KK dan lebih kurang 70.000 dalam perkembangannya sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 350.000 KK dan 100.000 UKM yang menggunakan LPG 3 kg hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan inflasi yang terjadi pada tahun 2012 sehingga kebutuhan LPG 3 kg terus meningkat.  
Sekda berharap, guna memenuhi kebutuhan LPG 3kg bagi masyarakat Kabupaten Kuningan PT Pertamina, Hiswanamigas, dan para agen untuk dapat terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam pemenuhan LPG 3 kg.
Beliau berpesan, kepada PT Pertamina, Hiswanamigas, para agen dan pengkalan untuk dapat memenuhi kebutuhan LPG 3 kg bagi masyarakat kabupaten kuningan melalui sistem tataniaga dan pendistribusian yang telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat menerima LPG 3 kg secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. “Kewajiban untuk menjamin ketersediaan LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah tanggung jawab dan badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg dalam hal ini adalah PT Pertamina, Agen LPG 3 kg dan Pangkalan.” (Indri/Beben)

DAK BIDANG PENDIDIKAN DISOSIALISASIKAN



Hasil melenium summit tahun 2000 telah disepakati bahwa tujuan dari Melenium Development Goals ( MGDS ) adalah menuntaskan pendidikan dasar pada tahun 2015. Atas dasar tersebut untuk mendukung tercapainya MGDS makan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui program DAK Bidang Pendidikan.

Menurut A. Toni Ketua panitia pelaksana kegiatan sosialisasi DAK Bidang Pendidikan mengatakan, demi terlaksananya program DAK Bidang Pendidikan dan tercapainya sasaran baik sasaran pokok maupun sasaran fungsional maka dialksanakan kegiatan workshop dan sosialisasi DAK Bidang pendidikan selasa 14 Oktober 2014 di Hotel Linggarjati.

Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Sekolah, Kepala UPTD Pendidikan Kecamata  se-Kabupaten Kuningan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama dan dihadiri Kasdim Kuningan, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Asep Taufiq Rohman, M.Si. M.Pd serta para undangan.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengajak kepada para Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Pendidikan untuk terus berkomitmen meningkatkan sumberdaya manusia sejak jenjang pendidikan dasar, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari UUD’45 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatan sarana pendidikan yaitu dengan memberikan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) bidang pendidikan. DAK bidang pendidikan dikucurkan dari dana APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang menjadi prioritas nasional, DAK bidang pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipergunakan untuk mendukung penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan merata serta untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal.

Selain itu Wabup Acep juga meminta kepada para kepala sekolah yang mendapatkan dana bantuan DAK Bidang pendidikan untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan sekali-kali untuk melenceng dengan aturan karena sekali melenceng maka akan berhadapan dengan hukum.


“ Laksakan sesuai dengan aturan yang berlaku jangan sekali-kali melenceng dari aturan karena akibatnya dapat berhadapan dengan hukum “. Pinta Acep. *DoniS*

Senin, 13 Oktober 2014

Siswa Kesehatan Banten PKL di Kuningan



Wakil bupati kuningan H.Acep Purnama menerima PKL Siswa/Siswi program keahlian keperawatan , Farmasi dan Analisis  Kesehatan SMK Kesehatan Banten dan Mahasiswa Akademi Kebidanan Sayid Sabiq Tanggerang Banten  di Rumah Makan Lembah Ciremai pada Senin (13/10), hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan H. RAJI, SE, M.M.Kes, Camat Lebakwangi dan Camat Sindangagung  yang rencananya di kedua kecamatan tersebut yang akan menajdi tempat PKL.
Ketua Yayasan Perguruan Eka Mahardika Banten H. Rudin dalam sambutannya  menjelaskan bahwa jumlah 366 siswa yang terdiri dari  Keperawatan 197, Farmasi 106, Analis Kesehatan 57 , dan bidan sebanyak 6 orang dan mereka akan ditempatkan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sindangagung dan Kecamatan Lebakwangi.
Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa yang akan melaksanakan PKL di Kabupaten Kuningan” saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Kuningan yang memiliki hawa sejuk karena Kabupaten Kuningan sangat peduli terhadap kelestarian alam sehingga ketika daerah lain merasakan panas yang luar biasa Kuningan tetap sejuk karena alamnya terjaga”
H. Acep Purnama juga  menjelaskan bahwa keberhasilan pencaian pembangunan kesehatan bukan hanya upaya pemerintah semata, keterkaitan dan peran serta masyarakat secara aktif merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai upaya kesehatan di Kabupaten Kuningan salah satunya dengan pengembangan Desa Siaga dimana desa siaga merupakan desa yang memiliki  kesiapan sumberdaya dan kemam[uan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan secara  mandiri  dalam rangka mewujudkan desa sehat.
“ Kabupaten Kuningan  Khususnya Dinas Kesehatan  pada saat ini sering dijadikan tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari berbagai institusi pendidikan di Berbagai Daerah, yang termasuk paling jauh dari prodi kebidanan Manokwari Poltekkes Kemenkes Sorong Provinsi Papua Barat. Saya mengharapkan melaui praktek kerja lapangan ini para siswa  mendapatkan potret  mengenai kondisi di lapangan dan menjadikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sebagai wadah pembelajaran untuk mempraktekan teori yang telah didapat” kata Wakil Bupati Kuningan.

Anak anggota Linmas dapat pendidikan gratis



Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap para anggota Linmas atau lebih dikenal dengan Hansip yaitu dengan memberikan fasilitas pendidikan gratis bagi anak-anak atau keluarga anggota Linmas.  Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bebas biaya sekolah bagi  keluarga anggota linmas  se-Kabupaten Kuningan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Polpp) kabupaten Kuningan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan pada  Senin (13/10)  di aula assda 1.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan  Deni hamdani dalam laoprannya menjelaskan bahwa dari data base sebanyak 3760 anggota linmas  rata-rata tingkat pendidikan anggota linmas lulusan SD sehingga SMP, bahkan ada anggota Linmas yang tidak lulus Sekolah dasar hal tersebutlah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui  Satuan Polisi Pamong Praja memberikan fasilitas bebas biaya sekolah bagi anak-anak atau keluarga dari anggota Linmas.
“ semoga kedepan denga adanya kebijakan gratis biaya pendidikan bagi anak-anak atau anggota keluarga dari angota Linmas tidak aka nada lagi anak-anak anggota Linmas yang tidak melanjutkan sekolah karena kesulitan biaya, sehingga kedepan anak-anak dari anggota linmas tersebut dapat menjadi orang-orang yang sukses yang berpendidikan” Kata Deni Hamdani
Selain itu juga  Deni Hamdani menjelaskan  bahwa program tersebut tidak menggunakan dana APBD  dan nantinya persyaratannya akan mudah Cuma dengan melampirkan surat keterangan sebagai anak dari anggota Linmas  dari desa atau kecamatan  lalu diberikan kepada pihak sekolah.
Wakil Bupati Kuningan H. Acep purnama merasa bangga dengan adanya program tersebut karena program bebas biaya sekolah bagi anak-anak anggota Linmas tersebut merupakan yang pertama terjadi di Indonesia “ dalam sejarah perjalanan anggota Linmas ini merupakan sebuah terobosan yang bagus dan tentunya saya selaku Wakil Bupati sangat mendorong sekali terhadap kegiatan ini” kata H. Acep Purnama.
Wakil bupati Kuningan Juga meminta kepada seluruh jajaran linmas yang selama ini mengabdikan diri agar kinerjanya ditingkatkan lagi. “ dengan adanya program ini, pemerintah daerah akan terus mendorong dan mengawasi agar tingkat pendidikan keluarga anggota Linmas bisa ke jenjang yang lebih maksimal ===Yohanes===


Kamis, 09 Oktober 2014

MENDAGRI TANDATANGANI PRASASTI KEBUN RAYA KUNINGAN



Menteri Dalam Negeri DR. H. Gamawan Fauzi, SH., MM, resmi membubuhkan tandatangannya di atas prasasti Kebun Raya Kuningan, Kamis (9/10/2014) disela acara peresmian hasil-hasil pembangunan bidang pemerintahan umum tahun 2012 dan 2013 serta Rakornas Pembinaan dan Sosialisasi Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Ke-II, tahun 2014 di Ballroom Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 1 Gunung Sahari Jakarta Pusat.
Selain itu juga Mendagri, memberikan penghargaan kepada Badan Kerjasama Daerah yang berprestasi yang diterima Ketua Badan Kerjasama Antar Daerah (Kunci bersama) H. Aang Hamid Suganda, S.Sos., kemudian penghargaan diberikan kepada ratusan pegawai berprestasi dibidang masing-masing, penghargaan tersebut diberikan secara simbolis kepada ratusan pekerja terbaik yang diwakili oleh lima orang di masing-masing bidang kemudian pemberian sertifikat diberikan kepada daerah yang mampu menyelesaikan batas antardaerah, pelatihan intelejen pamong praja, ahli pemadam kebakaran, fasilitator aktif penanganan batas wilayah dan pemberian sertifikat lainnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos, M.A.P., Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM., Kepala Bagian Humas Setda Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si., serta beberapa Gubernur, Walikota, dan Bupati penerima penghargaan. Acara tersebut mengambil tema dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel kita tingkatkan kesuksesan pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan umum.
Menteri Dalam Negeri DR. H. Gamawan Fauzi, SH., MM, berharap kegiatan ini menjadi bagian dalam upaya memperteguh dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Kegiatan ini cukup strategis terutama bagi pengembangan serta penyelenggaraan pemerintahan umum kementerian dalam negeri,” tuturnya.
Terkait dengan pencanangan pusat pertumbuhan berbasis ekowisata Kebun Raya Kuningan (KRK), ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan tapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
Pada mulanya ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Proses kunjungan yang sebelumnya memanjakan wisatawan namun memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi.
KRK merupakan salah satu dari 25 kebun raya  di Indonesia, KRK dinilai tertib, serta memiliki pengembangan visi kedepan yang baik sehingga diharapkan kehadiran KRK selain membawa dampak lingkungan yang positif, pariwisata berkelanjutan serta punya peran dalam memerangi kemiskinan. Masyarakat di sekitar destinasi wisata dapat menggantungkan hidupnya dari pariwisata, masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton tapi juga jadi pelaku wisata. (beben)