Total Tayangan Laman

Rabu, 01 Oktober 2014

Wakil Bupati Kuningan Buka Bimbingan teknis bagi kepala desa



Wakil bupati Kuningan H. Acep Purnama  membuka bimbingan teknis kepala desa dan perangkat desa Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan di  Wisma Permata Kuningan (30/9). Hadir dalam acara tersebut DR. Danny Setiawan, M.Si  sebagai Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian Pemberdayaan Desa Jawa barat, Kepala  Badan Pembedayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan, Drs. Deniawan, M.Si.

Ketua Panitia  Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kuningan, Ahmad Faruq menuturkan bahwa maksud dari penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut  adalah untuk meningkatkan  kualitas SDM aparatur pemerintah desa yang didasarkan pada landasan pemikiran penyelenggaraan pemerinrah desa yang meliputi keanekaragaman, patisipasi,otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

“Untuk peserta bimbingan teknis ini terdiri dari para kepala desa dan perangkat desa yang seluruhnya berjumlah 240 orang dengan rincian sebagai berikut, kepala desa sebanyak 120 orang, perangkat desa sebanyak 120 orang dimana terbagi dalam 4 angkatan dan beralangsung dari  tanggal 30 September sampai 11 Oktober 2014” Tambah Ahmad Faruq.

Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama dalm sambutnnya  mejelaskan bahwa keberadaan pemerintah desa yang berhubung langsung dengan masyarakat semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa yang dijabarkan dalam  entuk peraturan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

“ Bimbingan teknis penyelenggaraan bagi kepala desa dan perangkat desa yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman, dan pengetahuan serta wawasan bagaimana pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaanya dapat berjalan secara efektif dan efisien” Kata Wakil Bupati Kuningan. ----Yohanes-----

HIDUP SEHAT DAN HEMAT TANPA MEROKOK



Merokok bagi sebagian masyarakat Indonesia memang sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, walaupun mereka sebenarnya sudah tau akibat yang timbul dari akibat merokok tersebut, akan tetapi sulitnya menghindari kebiasaan merokok karena rokok merupakan candu yang melekat pada tubuh para pengisapnya sehingga ada perasaan yang tidak enak apabila mereka tidak merokok.

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kominfo selasa 30 September 2014 melalukan sosialisasi tentang bahaya merokok bagi pengisap dan mereka yang terkena kepulan asap rokok atau perokok pasif. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama didampingi oleh Kepala Bagian Humas Drs. Asep Budi Setiawan dan Kepala Bagian Ekonomi Trisman Supriatna, M.Pd.

Dalam laporannya ketua panitia penyelenggara Edi Mukhtar, S.Ip menagatakan, kegiatan ini diikuti oleh 96peserta yang terdiri dari para kelopok informasi masyarakat se-Kabupaten Kuningan selama satu hari bertempat di RM. Lembah Ciremai Kuningan. Sesuai dengan temanya “ Hidup Sehat dan Hemat tanpa Merokok “ kami mengajak kepada semua elemen masyarakat terutama para perokok untuk berhenti merokok karena dengan berhenti merokok berarti kita dapat hidup sehat dan menghemat pengeluaran yang digunakan untuk membeli rokok. Papar edi.

Sementara itu Wakil Bupati Kuningan dalam sambutannya mengatakan, seperti kita ketahui bersama bahwa rokok dapat membawa dampak buruk bagi tubuh penghisapnya. Apalagi rokok sudah memasuki perilaku kehidupan anak-anak dan remaja. Untuk itu selayaknya kita bersama-sama melindungi generasi muda dari bahaya merokok yang mengancam penerus bangsa saat ini dan mendatang.


Lebih lanjut wabup mengatakan, dengan semakin banyaknya orang  yang merokok, apalagi dilakukan oleh anak-anak, para remaja, termasuk remaja putri dan kaum perempuan tentunya akan mengancam produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melakukan pengamanan terhadap diri setiap orang khususnya generasi muda kita terhadap bahaya merokok, agar tidak menambah beban masayarakatdi bidang kesehatan. *DoniS*

Jumat, 26 September 2014

HUTAN KOTA MAYASIH DIRESMIKAN




Hutan Kota Mayasih yang terletak di Kelurahan Cigugur diresmikan Bupati Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda Jumat 26/09/14. Hadir dalam kesempatan tersebut ForumKomunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, para aktivis lingkungan serta H. Aang Hamid Suganda Bupati periode sebelumnya yang merupakan penggagas dari  dibangunnya Hutan Kota Mayasih, serta DR Dra. Lina Marlina C. Es. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang  Kementrian PU Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan  kawasan blok mayasih sebagai lokasi untuk dijadikan Hutan Kota karena daerah ini dulunya merupakan lokasi bekas galian batu yang sudah puluhan tahun menjadi lokasi galian oleh  masyarakat  dengan luas  lahan ± 30.000 m2 dan sudah tidak dimafaatkan lagi.
Pada tahun 2007 Bupati terdahulu Bapak H.Aang Hamid Suganda daerah ini ditetapkan menjadi kawasan hutan kota melalui Keputusan Bupati dengan Nomor : 522/kpts.65 – Dishutbun/07. Selain itu daerah ini merupakan lokasi yang dipergunakan untuk upacara Seren Taun, sebagai indentitas adat pasundan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan yang sudah dikenal secara nasional. Dan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk memelihara dan melestarikan lokasi tersebut agar tetap menjadi ruang terbuka hijau.
Kuningan sebagai salah satu kabupaten yang mendapat program P2KH tahun 2012 dari 120 Kabupaten dan Kota terpilih mampu menghasilkan produk yang diantanya, penyusunan Peta Hijau Kuningan, sebagai media informasi potensi ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan kuningan, pada tahun 2012 masih tercatat 9 lokasi yang kemungkinan masih bisa bertambah, Masterplan RTH Perkotaan Kuningan yang mengakomodir 3 Atribut Kota Hijau yaitu : Green planning open space , Green Community , dan Green Open space. diharapkan bisa dipedomani dalam mengawal dan mengawasi ruang terbuka hijau untuk tidak berubah fungsi baik oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara atau masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar, Design Engineering Detail (DED) untuk Green Open Space Di hutan Kota Mayasih, dilanjutkan dengan pembangunan fisik Hutan Kota Mayasih seluas ± 5000 m2, yang mulanya merasa pesimis bisa melakukan perubahan dari area bebatuan yang sudah terbengkalai untuk bisa dijadikan taman yang refresentatif bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Tetapi dengan tekad membangun menuju perubahan, akhirnya kita berhasil membangun taman yang berbeda dengan biasanya. karena ternyata batu batu yang ada bisa dijadikan objek penunjang dalam membentuk estetika taman itu sendiri, Terbentuknya Forum Kumunitas Hijau Kuningan sebagai elemen masyarakat yang dijadikan wadah dari berbagai komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kabupaten Kuningan.
Bupati Kuningan dalam sambutannya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah ikut membantu sehingga Humtan Kota Mayasih yang dulunya merupakan daerah penambangan batu dan pasir sekarang berubah fungsi menjadi suatu tempat yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dan untuk lingkungan.
Seperti kita ketahui bersama Kabupaten Kuningan yang telah konsen pada lingkungan sejak kepemimpinan H. Aang Hamid Suganda dan kini kepemimpinan saya selaku Bupati Kuningan akan tetap konsen terhadap lingkungan.
“ pada masa kepemimpinan saya, saya akan tetap konsen menjaga lingkungan Kabupaten Kuningan agar tetap hijau dan terjaga “. Papar utje.
Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian PU Lina Marlina mengatakan, Program pengembangan kota hijau merupakan bentuk inisiatif program Pemerintah Pusat agar Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dapat mempercepat pemenuhan ketetapan UU no. 26 tahun 2007 tentang penataanruang yaityu tersedianya ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia yang meliputi 8 atribut, dimana “green” sebagai nilai tambah pengembangan RTH merupakan quick win langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan kota hijau.
Salah satu implementasi dari kegiatan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah dengan diresmikannya Hutan Kota Mayasih di Kabupaten Kuningan ini. Daerah yang tadinya merupakan tambang batu dan pasir ini setelah direklamasi menjadi suatu tempat yang menarik dan bagus untuk dijadikan objek wisata.
“ Kabupaten Kuningan dengan hawanya yang sejuk ini hartus dipertahankan lingkungannya agar dapat tetap sejuk dan nyaman, di Jakarta sudah tidak bisa menikmati udara yang sejuk sepertidi Kabupaten Kuningan ini “.  Tutup Lina. * DoniS*


Kamis, 25 September 2014

PPK DAN BENDAHARA DILATIH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.


Sebanyak 170 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)- Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) dan Bendara pengeluaran mendapat pelatihan pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan pada Kamis (25/9) di Hotel Tirta Sanita Kuningan. Hadir dalam acara tersebut BUpati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan  Drs. Apang Suparman, M.Si, Nara Sumber LPEM-UI Bramana Purwasetya, S.Sos, M.Si serta para peserta pelatihan.
Drs. Apang Suparman, M.Si dalam laporannya menuturkan bahwa tujuan diadakannya pelatihan pengelolaan keuangan daerah tersebut karena masih kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah di tiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kuningan  sehingga sesuai dengan peraturan atau Undang-undang yang berlaku.

Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda  menjelaskan dalam sambutannya bahwa salah satu prinsip untuk menciptakan Good Govermance  yakni akuntabilitas keuangan yang diimplementasiakan dalam penyejian dan laopran keungan secara baik yang diatur  dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang merupakan pengganti dari PP Nomor 24 ahun 2005 bahwa penyampian laporan keuangan harus sesuai dengan SAP berbasis Aktual.

“standar akuntansi berbasis actual ini, merupakan hal yang banyak diterapkan di Negara-negara maju, di Indonesia baru akan ditetapkan pada 2015, sehingga diharapakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan’” kata Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda.

Hj. Utje Ch Suganda juga menekankan bahwa pengetahuan pengelolaan keuangan daerah yang memadai sangat diperlukan mengingat permasalahan penatausahaan keuangan dapat menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan’’aspe ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sangat penting sebagai acuan proses pengambilan keputusan,evaluasi, perencanaan dan penganggaran periode mendatang oleh karena itu, peningkatan kapasitas dalam penatausahaan keuangan daerah perlu dilakukan”

Bupati Kuningan juga berharap agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara tertib, taat aturan, efektif, efisien, ekonomis, transfaran dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. “ para peserta yang akan dibekali dengan materi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, akan mampu menyusun sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah” kata Hj. Utje Ch Suganda..(YH)..


Rabu, 24 September 2014

HUT UUPA SEKALIGUS HARI AGRARIA NASIONAL KE-54




Upacara peringatan HUT Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang sekaligus juga sebagai Hari Agraria Nasional ke-54 tahun 2014 berlangsung khidmat di halaman Setda Kabupaten Kuningan, Rabu (24/9/2014).
Bertindak selaku Pembina Upacara Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos, M.A.P., hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama, M.H., Sekretaris Daerah Drs. Yosep Setiawan, M.Si., Dandim 0615 Letkol Czi Dindin Kamaludin, S.IP., Kepala Kantor Pertanahan dr. Arya Widya Wasista, ST., M.Si, serta undangan lainnya.
Membacakan sambutan langsung Kepala Badan Pertanahan RI Hendarman Supandji, Bupati Kuningan, mengatakan, UUPA lahir dilandasi semangat perjuangan dan semangat kemerdekaan serta merupakan manifestasi perlawanan terhadap nilai-nilai kolonialisme, perlawanan terhadap pengambilan tanah rakyat secara semena-mena, pengingkaran hak-hak masyarakat hukum adat, kepincangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta terhadap diskriminasi perlakuan terhadap rakyat indonesia.
Oleh karena itu, lanjut Ia, dengan berlakunya UUPA, maka peraturan mengenai tanah dan sumber daya alam lainnya yang terdapat dalam buku II kitab undang-undang hukum perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. “UUPA dilandasi nilai-nilai luhur rakyat indonesia, gotong royong, dan semangat persatuan serta kehendak untuk mewujudkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” paparnya
Ia menyebutkan, untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA serta penanganan hambatan-hambatan untuk mewujudkan tanah bagi kesejahteraan rakyat telah banyak yang diatasi melalui reformasi birokrasi, kemudian dari aspek sumber daya manusia aparatur telah dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur BPN RI yang profesional, berintegritas  tinggi, bermoral mulia dan mengabdi untuk kepetingan rakyat.
“Kita telah menerapkan sistem jenjang karir yang didasarkan pada merit system. begitu pula telah diterapkan reward and punishment pada semua level organisasi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga kita lakukan, baik melalui pendidikan bergelar maupun non-gelar. Saat ini perekrutan CPNS BPN RI menggunakan computer assisted test (cat). Dengan begitu diharapkan sistem penerimaan pegawai yang terkomputerisasi, transparan dan akuntabel ini dapat menjaring sumber daya terbaik bangsa untuk berkarya bersama kita,” ungkapnya.
BPN RI, lanjut Ia, terus berbenah diri melalui inovasi-inovasi dalam pelayanan pertanahan. pelayanan satu hari (one day service), pelayanan akhir pekan (weekend service), quick wins, sms 2409, pelayanan hari sabtu (weekend service), pelayanan malam hari (evening service), lantum (layanan 7 menit), layangmas (layanan anggota masyarakat yang menyangkut rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota), intan (informasi interaktif pertanahan melalui short message service) dan lain sebagainya.
Pada upacara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan, kesepakatan bersama Pemkab Kuningan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan tentang penyelesaian sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan serta dilanjutkan dengan penyerahan daftar inventarisasi sertifikat hak pakai atas nama instansi Pemkab Kuningan dan plakat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan kepada Bupati Kuningan.
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI, untuk Satyalancana Karya Satya 30 tahun sebanyak 5 orang dan 20 tahun 7 orang serta penyerahan seritifikat hak atas tanah dari jenis kegiatan prona, retribusi, UKM, pertanian, perkebunan, MBR, serifikasi tanah wakaf, sertifikasi tanah pemerintah, dan sertifikasi tanah badan hukum sebanyak 29 orang. (beben)

ANAK BANGSA JANGAN TERKONTAMINASI MAKANAN TIDAK SEHAT




Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos., M.A.P., mengingatkan agar aneka olahan produk makanan dan minuman yang dihasilkan dijamin kebersihan serta kandungan gizinya. “Anak bangsa jangan terkontaminasi makanan yang tidak sehat, kemudian sosialisasi bahan baku olahan pangan harus dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mampu memenuhi bahan baku yang dibutuhkan.”
Hal itu diutarakan Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos., M.A.P., disela acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan hasil pangan PT. Sumber Inti Pangan. Rabu (24/9/2014) di Kampung Pahing, Desa Ciloa, Kecamatan Kramatmulya.
Ikut menghadiri Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Drs. H. Dadang Supardan, M.Si., Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Ir. Bunbun Budhiyasa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Drs. Ucu Suryana, M.Si., Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Drs. Sadudin, M.Si serta undangan lainnya.
Bupati Kuningan, menuturkan, kehadiran pabrik olahan pangan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, selain itu juga mampu memberdayakan masyarakat dan hal terpenting adalah menyiapkan lahan penghijauan di sekitar pabrik. “Hal ini penting dilakukan untuk keseimbangan agar lingkungan pabrik tidak tercemar polusi,” harapnya
Lebih lanjut, Ia mengatakan, kehadiran pabrik ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting bagi perkembangan industri pangan di Kabupaten Kuningan dan diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar industri.
Sementara itu Direktur Utama PT. Sumber Inti Pangan, Gunawan Wibisono, mengatakan, kehadiran pabrik pengolahan pangan ini didasari dari adanya potensi besar yang ada di Kabupaten Kuningan, dengan demikian bahan baku untuk produksi nantinya bersumber dari hasil-hasil pertanian masyarakat.
“Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertanian selain itu juga mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru bagi peningkatan mutu hasil pertanian,” ungkapnya.
Pihaknya mengakui, telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak demi kelangsungan pabrik ini terutama dibidang pertanian. Produk-produk yang dihasilkan dari pabrik ini adalah bumbu-bumbu dapur yang di produksi dengan skala besar. “Produk kami ini bukan hanya diproduksi di Kabupaten Kuningan saja namun di Tanggerang juga sudah berjalan dan telah masuk ke pasar ASEAN serta sekarang sedang diupayakan masuk ke Afrika,” paparnya saat ekspos
Terkait dengan limbah pabrik, Gunawan, mengatakan, limbah yang dihasilkan dari pengolahan ini berbentuk padat yang kemudian dapat didaur ulang kembali. “Dalam pengolahan kami tidak menggunakan air karena proses pencucian dari bahan baku tidak memakai air namun memakai bahan baku dengan produk lain.” (beben)

Selasa, 23 September 2014

BUPATI JENGUK ARYANTO UNTUK KEDUA KALINYA



Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda didampingi Putrinya Sonya Puspasari Suganda ( Ike ) untuk yang keduakalinya menjenguk Aryanto anak yang menderita kelainan struktur/bentuk muka bawaan sejak dilahirkan, Aryanto merupakan anak dari pasangan Bapak Sutono dan Ibu Reka yang tinggal di dusun wage Desa Kalimati Kecamatan Japara. Selasa (23/9/2014). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan dari Aryanto.
Ikut mendampingi Sekmat Japara Eddy dan Kasubag Umum Kecamatan Japara Dani Dwi Sontani serta Kepala Desa Kalimati.
“Kelainan stuktur pada muka Aryanto ini masih bisa ditanggulangi namun harus menunggu dulu minimal berusia 1 tahun 8 bulan sementara ini Aryanto baru menginjak usia 11 bulan, sedangkan idealnya untuk pengambilan tindakan medis secara maksimal harus berusia 2 tahun,” papar Iding Suwardiman Kepala Bidang Program dan Perencanaan Dinas Kesehatan.
Sementara itu Reka Ibunda Aryanto mengaku telah membawa dan mengobati Aryanto ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung namun Aryanto belum bisa diobati secara maksimal karena harus menunggu dulu usia Aryanto sampai berusia 2 tahun. “Saya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah terutama Dinas Kesehatan serta telah berupaya melakukan yang terbaik bagi kesehatan Aryanto,” ujarnya
Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos, M.A.P, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa Aryanto dan keluarga. “Sabar ya Ibu dan Bapak kami Pemerintah Daerah melihat kondisi seperti ini tidak akan tinggal diam, karena ini merupakan kewajiban bagi kami untuk membantu warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang mengalami musibah,” tandasnya

Menurutnya, nanti Pemerintah Daerah akan mengurusi segala sesuatunya demi kesembuhan Aryanto. ”Pengobatan serta penginapan ketika nanti Aryanto dirawat di Rumah Sakit akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.” 

Minggu, 21 September 2014

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengukuhkan Pengurus LKKS Kabupaten Kuningan



Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jabar bersama Pengurus LKKS Kuningan
Pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 bertempat di Aula Wisma Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Barat Jl. Sadang Serang Nomor 2 Bandung telah dilaksanakan pengukuhan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2014-2019. Pengukuhan sendiri dilaksanakan langsung oleh Drs. Arifin Harun Kertasaputra selaku Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam acara tersebut dihadiri juga oleh segenap pengurus BK3S Provinsi Jawa Barat. Sementara Ketua LKKS Kabupaten Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos., MAP berhalangan hadir karena dalam waktu bersamaan ada kegiatan di Semarang Jawa Tengah.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang disebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah melainkan juga kewajiban dan tanggung jawab masyarakat karena masyarakat memiliki kesempatan yang luas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan cara mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Untuk efektif dan efisien dalam pembinaan terhadap  Lembaga Kesejahteraan Sosial yang beraneka ragam diperlukan Lembaga Koordinasi yang akan mengkoordinasikan dan juga mengawasi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan secara langsung di setiap daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu dibentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya harus Membentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) sebagai pengganti Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S). Oleh sebab itu pada kesempatan ini secara resmi telah dikukuhkan  Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Kuningan Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 460/KPTS.355-Kesra/2014 Tanggal 21 Juli 2014.
Dalam akhir sambutannya Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja LKKS Kabupaten Kuningan telah banyak berperan dalam mengelaborasi dan membangun sinergi dengan segenap unsur pemerintah, masyarakat sipil dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui upaya koordinasi dan advokasi kebijakan dan program, baik yang bernuansa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial maupun perlindungan sosial guna mewujudkan masyarakat kuningan yang mandiri, agamis dan sejahtera.
Sementara itu dalam sambutannya Hj. Utje Ch.Suganda, S.Sos., MAP selaku Ketua LKKS Kabupaten Kuningan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Dr. Dian Rahmat Yanuar, M.Si mengungkapkan bahwa pengukuhan hari ini mengingatkan bahwa beberapa tahun yang silam, pekerjaan sosial bukanlah hal yang baru baginya, jauh sebelum beliau menjabat Bupati Kuningan, K3S atau yang sekarang disebut LKKS adalah organisasi sosial pertama di Kuningan yang beliau pimpin sejak tahun 2004. Dengan segala dinamikanya bersama jajaran pengurus bahu-membahu unjuk menjalankan program pelayanan sosial dan dengan suka-duka melalui organisasi ini pula pada tahun 2009 beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden RI yaitu “Satya Lencana Kebaktian Sosial”
Oleh sebab itu ketika diadakan Musda pada tanggal 17 Februari 2014 yang dihadiri seluruh stakeholder di bidang sosial seperti PSM, TKSK, Karang Taruna, Kasie Kesra Kecamatan, Tagana, Forum Panti Sosial serta dinas instansi terkait dimana pada kesempatan forum itu secara aklamasi memilih beliau kembali menjadi Ketua LKKS Kabupaten Kuningan periode 2014-2019, maka dengan niat mengabdi pada negeri beliau mengatakan siap dengan harapan dan optimisme adanya peluang lebih besar mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok masyarakat kurang beruntung. Harapan dan optimisme ini tentunya didasarkan pada dedikasi dan integritas insan LKKS, serta aktualisasi peran dan kiprah Pemerintah Kabupaten Kuningan selama ini.
Dalam akhir sambutannya beliau berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah dan pengabdian pengurus LKKS sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan manfaatnya oleh para PMKS dan kelompok masyarakat kurang beruntung di Kabupaten Kuningan.
Berikut ini susunan pengurus LKKS Kabupaten Kuningan periode 2014-2019: Ketua Umum Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos., MAP; Wakil Ketua: DR. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan H. Bahrudin, S.Pd.I; Ketua Harian: Dra. Hj. Tuti Rusilawati, MM; Sekretaris: Wibawa Gumbira, S.Sos., M.Pd; Bendahara: Esha Hariyantie, S.Pd dan Drs. H. Sobana; Rehabilitasi  Sosial: Kyai Mukdiana dan Kasie Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinsosnaker Kabupaten Kuningan; Pengembangan Sosial: Hj. Nani Iman Taufik dan Kasie Pemberdayaan Sosial Dinsosnaker Kerja Kabupaten Kuningan; Bantuan  & Perlindungan Sosial: H. Iim Ibrahim, SE dan Kasubag Kesos Setda Kabupaten Kuningan; Pemberdayaan Parsosmas: Hj. Iin Aminah dan Entin Supriatin, S.Pd. M.Pd; Kesekretariatan: Entis Sutrisna, Jhon Liesmana Rachmat dan Irwan Lesmana. (Goems)