KUNINGAN – Wakil Ketua TP PKK
Kabupaten Kuningan, Ny. Yuana Ridho Suganda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tahun
2019 yang dilaksanakan 26-28 Februari, di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid
Jaya, Jakarta Selasa (26/02/2019).
Pembukaan
Rakornas TP PKK tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo. Rakornas diikuti Ketua Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK
Kabupaten/Kota, serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.
Tjahjo
Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi Rakornas PKK
dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi
sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya
masing-masing.
“Rakornas
ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengurus PKK baik dari
tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat pemerintahan desa, dalam
upaya untuk membantu percepatan pembangunan khususnya mengenai kesehatan yang
ada di lingkungan masing-masing,” terang Mendagri.
Sementara
itu Ketua Umum TP-PKK, dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam laporannya
mengatakan bahwa Rakornas 2019 mengusung tema “Peranan TP-PKK dalam Pencegahan
Stunting melalui 10 program pokok PKK”.
“Keterlibatan
antara Pokja menjadi bagian yang sangat krusial untuk saling bersinergi dalam
pencapaiannya, sehingga tidak terjadi dominasi Pokja yang mengakibatkan konflik
internal. Disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat
dan disepakati bersama, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung
percepatan penanganan stunting,” jelas Erni.
Senada
dengan yang diungkapkan Ketua Umum PKK. Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Kuningan,
Ny. Yuana Ridho Suganda, mendukung dan mengapresiasi sepenuhnya pelaksanaan
Rakornas PKK yang bertujuan untuk menyamakan persepsi yang berkaitan dengan
kebijakan Pemerintah melalui gerakan PKK secara nasional.
“Dengan
adanya Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK, menjadi
landasan dasar yang kuat bagi PKK dalam mencapai visi dan misi. Namun perlu
adanya pemahaman terhadap manajemen pembangunan yang terkait erat dengan posisi
dan peranan PKK sebagai mitra kerja pemerintah,”pungkasnya. (pubdok).
Post A Comment:
0 comments: