WABUP TEKEN MOU OPTIMALISASI TUGAS PEMERINTAH TANPA KORUPSI

Memperingati hari ulang tahun ke-33 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menggelar apel yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Senin (30/5/2016) di halaman Kantor BPKP Jawa Barat.

Usai apel BPKP kemudian menggelar sarasehan budaya sadar resiko di lingkungan pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Kuningan H. Acep Purnama, M.H., serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Barat hadir dalam acara tersebut. Hadir pula Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Rusli Hedyaman dan Kajati Jabar, Feri Wibisono sebagai narasumber.

Kepala BPKP Jabar, Deni Suardini, mengatakan, sarasehan itu merupakan upaya membangun kesadaran pemerintah daerah terhadap resiko penyimpangan keuangan negara. Selain itu, kata dia, kegiatan itu juga untuk membangun sistem manajemen resiko di lingkungan pemerintah daerah untuk melawan perbuatan yang melanggar hukum. "Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kami membangun sistem yang kuat.”

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan penyalahgunaan anggaran saat ini hampir terjadi di setiap instansi pemerintahan. Setiap pemerintah mempunyai senjata jitu dalam mencegah penyalahgunaan anggaran.

Menurutnya, pemprov Jabar mempunyai cara tersendiri dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Yakni, dengan pengajian, outbond, pelatihan, penyadaran, dan memberikan amanat saat upacara. Jika ada pegawainya yang terindikasi menyalahgunakan anggaran, pihaknya mengaku akan melakukan investigasi. "Ya akan dicari penyebab yang menimbulkan risiko tersebut. Apakah risikonya itu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan KKN. Kalau satu dari dua tersebut terjadi berarti sudah korupsi," jelasnya.

Namun, lanjut Ia, jika risiko di luar kategori tersebut, artinya adalah kesalahan administarsi seperti kekurangan bayar. "Kalau kelebihan itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah masuk kategori perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, itu sudah pelanggaran," kata dia.
Selain itu, Pemprov tengah membuat sistem berbasis teknologi agar pengelolaan dana berlangsung transparan. Dia mengklaim, sistem tersebut sukar dimanipulasi seperti pada tender elektronik.
"Tender elektronik menghilangkan tatap muka bider dan panitia. Sudah kita lakukan dengan berbagai hal. Kemudian verifikasi terhadap para rekanan. Itu sudah kami lakukan, termasuk peningkatan kesejahteraan. Kita holistik melakukannya," paparnya.

Dia berharap dengan cara tersebut penyalahgunaan anggaran bisa diantisipasi. Pria yang akrab disapa Aher ini mengimbau kepada para pemangku kebijakan untuk berpikir lurus saja.
"Makan yang ada. Ambil yang hak, baik itu gaji pokok, tunjangan, maupun honor-honor. Itu yang sah. Silakan nikmati itu, hidup bersahaja," ucapnya.

Aher mengatakan, manusjia jika digaji sedikit akan cukup jika penggunaan dicukupkan. Namun jika digaji besar akan tidak cukup jika merasa tidak cukup.

"Gaji Rp 5 juta tidak akan cukup. Rp50 juta juga tidak cukup karena ketika penghasilan naik, lifestyle juga naik. Seharusnya ketika gaji naik, lifestyle tidak naik. Sisanya bisa dipakai untuk infak," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. MoU ini bertujuan untuk meneguhkan komitmen bersama untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi. ***beben.