Tata Kelola Terbaik, Pemkab Kuningan Raih Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019

Humas Setda Kuningan-Bupati Kuningan H. Acep Purnama,SH., MH menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2019 yang diselenggarakan oleh Indonesia Institue For Public Governance (IPPG) yang dilaksanakan di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta Selatan, Jum’at (25/10/2019).

Anugerah IPPG ini merupakan ajang pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta para pemimpin yang inovatif dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang telah berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola yang amanah.

Indonesia Institute for Public Governance (IPPG) telah melakukan penilaian secara independen terhadap 34 provinsi, 416 kabupaten dan 99 kota di Indonesia.

Penilaian untuk penghargaan itu terbagi dalam dua aspek, yaitu performance (pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia dan hasil terobosan penting)  dengan bobot  60 persen dan governance (tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan antikorupsi) 40 persen.

Dimana kali ini Pemerintah Kabupaten Kuningan terpilih sebagai salah satu penerima Anugerah Pandu Negeri 2019-IPPG dalam “Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintah Daerah Yang Bersih”.

Perlu diketahui bahwa Juri dan komite Pengarah diantaranya yaitu Prof. Dr. H. Boediono, M. Ec Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 dan juga sebagai Ketua Dewan Penasihat IPPG, Sigit Pramono, Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusbroto, M.Sc, Erry Riyana Hardjapamekas, Mas Achmad Daniri, M. Ec, dan Ir. Andi Ilham Said, M.S.O.M, Ph.D.

Dalam sambutannya Ketua Umum IPPG Sigit Pramono mengungkapkan bahwa telah terpilih dinilai 63 pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai nilai kinerja sangat baik.

Menurutnya melalui anugerah ini berharap dapat memacu pemimpin daerah untuk membuat berbagai terobosan yang berhasil dan inovatif dengan semangat membangun tata kelola dan tata pemerintahan yang baik serta berharap para pemimpin di daerah dapat menjadi teladan dalam membangun negeri kedepan untuk menjadi lebih baik.

Pada acara tersebut juga diberikannya berbagai arahan untuk para pemimpin daerah yang akan menerima penghargaan beserta tamu undangan lainnya dari Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014 yaitu Prof. Dr. H. Boediono, M. Ec yang juga sebagai Ketua Dewan Penasihat IPPG serta pemaparan materi dari Direjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik, M,Si.

Menurut Boediono terdapat 3 hal yang harus fokus dalam membangun negeri diantaranya yaitu dengan pendidikan, birokrasi tata kelola yang baik dan efektif, dan infrastruktur, yang nampaknya bisa meletakan dasar bagi peningkatan produktivitas nasional untuk jangka panjang suatu negara dalam rangka membangun pemerintahan yang baik.

Lanjut ia juga ucapkan apresiasi pada seluruh para tamu undangan baik yang menerima penghargaan yang terus menyuarakan kebaikan-kebaikan, sebagai bentuk keteladanan yang menunjukan pada dunia bahwa tata kelola pemerintah daerah kedepan akan sangat baik sekaligus anugerah ini akan menjadi contoh bagi daerah lainnya serta menginsipirasi di tengah-tengah praktek God Governance serta pemberian penghargaan ini ditujukan untuk menginspirasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi.

Sementara itu Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengucapkan terima kasih telah didapatkannya penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2019 ini khususnya kepada tim penilai yang telah menganugerahi Kabupaten Kuningan sebagai salah satu pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam kategori ini, semoga hal ini bisa memacu seluruh masyarakat dan juga ASN untuk bisa berkinerja lebih.

“Bahwa penghargaan ini bukan sebagai tujuan utama yang ingin kita capai, akan tetapi penghargaan ini sebagai simbol telah terjadinya perubahan yang diamati terhadap situasi yang terjadi saat ini terutama dalam membangun tata kelola dan budaya pemerintah daerah yang bersih untuk membawa warna pada sistem birokrasi pemerintah daerah di masa depan sekaligus dapat menjadi semangat dalam membangun inovasi di pemerintahan, tentu dalam mewujudkan Kuningan MAJU (Ma'mur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023),” ungkapnya. (Dimas).