FGD TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mengadakan kegiatan FGD Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kabag Ekonomi, Kepala Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Statistik, Inkom, Bappeda. Pada hari Jum’at (23/03/2018) bertempat di Ruang Rapat Linggarjati.

FGD (Forum Group Discussion) berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah. Kebijakan umum anggaran biasanya ada kaitan dengan perkiraan inflasi, ekonomi makro. Dan saat ini, Polres Kuningan pun sedang membentuk tim satgas pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

Menurut Plt Bupati Kuningan, inflasi merupakan fenomena perekonomian yang secara umum terjadi karena adanya faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan tentunya ada yang alami, ada juga yang dibuat karena adanya spekulatif, inilah yang harus disinergikan.

Sebagai contoh, berkaitan dengan fenomena gas pada bulan Januari kuotanya sudah ditambahkan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, gas seolah-olah langka. Padahal kuotanya sudah ditambahkan. Akibatnya harga gas dipasaran yang seharusnya 18 ribu sesuai HRT, menjadi 25 ribu. Tentu saja hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada inflasi.

Apabila tingkat inflasi tidak terkendali, maka akan menambah permasalahan rakyat. Jadi keberadaan pengendali inflasi ini sangat penting. Maka dari itu, Pemda Kabupaten Kuningan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah, karena inflasi ini bagian dari suatu hal yang harus dikendalikan.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial eknomi masyarakat dengan terjaganya daya beli, maka berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi.” Ujar Plt Bupati Kuningan.

Sebagai penutup, Plt Bupati Kuningan berharap agar selalu menjalin komunikasi, koordinasi, dan sinergitas program pengembangan produksi serta evaluasi dan monitoring pemberdayaan sektor riil dan UMKM sehingga dapat berjalan selaras dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan komitmen bersama dan menjaga stabilitas angka. (Yaniar (PKL)/ Pubdok)