WABUP MONITORING PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR

Kuningan, Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada ST melakukan monitoring pelaksanaan penegakan disiplin bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang di laksanakan di kantor  Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang di dampingi oleh kepala Dinas H.M Ridwan Setiawan, SH, M.Si , dan Sekretaris Dinas Drs. Yudi Nugraha, M. Pd, dan para Kepala Bidang di lingkup dinas.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kuningan menyampaikan Peningkatan disiplin melalui GDD adalah merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pencapaian hasil pembangunan, guna mendukung pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap citra dan peranan aparatur dalam melaksanakan tugas Pemerintah dan pembangunan agar tercipta Pemerintahan yang baik ( Good Governance).

Mengingat PNS bukan saja unsur aparatur negara, melainkan abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, makan disiplin yang terwujud harus timbul dari ras sadar akan menciptakan suasana kepatuhan dan ketaatan sehingga semua kelihatan sama, teratur tanpaharus diatur,

Kita sadari bahwa maslah disiplin merupakan masalah kepegawaian yang menarik dan spesifik sehingga memerlukan penyelesaian yang harus manusiawi, penyelesaian secara manusiawi berpedoman kepada kearifan yang berarti harus meneliti permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Namun dalam implementasinya penerapan GDD belum optimal. penyebabnya antara lain masih rendahnya kesadaran untuk mendisiplinkan diri, di samping belum ada pedoman yng dijadikan dasar pelaksanaannya. berdasarkan hal itulsh, maka petunjuk teknis GDD ini disusun sehingga penerapan disiplin pegawai lebih terencana dan terarah.

Menga akhiri sambutanya  wakil Bupati Kuningan mengatakan tujuan di adakanya GDD yaitu mewujudkan kader disiplin yang handal dan mantap agar setiap tugas dan beban kerja yang diembannya dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sukses. pewujudakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. serta meningkatkan kinerja aparatur serta menguirangi tindakan pelanggaran disiplin pegawai. ( IIP/Pubdok)