Kondisi keterbatasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal penanganan dan
penanggulangan bencana menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak meliputi
masyarakat dan lembaga usaha melalui program CSR-nya untuk membantu pemerintah
daerah dalam mengatasinya. “Sebagian dana CSR diupayakan untuk dialokasikan
bagi penanganan dan penanggulangan bencana.”
Hal tersebut diutarakan
Sekretaris Daerah Drs. Yosep Setiawan, M,.Si sekaligus Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan saat membuka Rapat
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Partisipasi dan Peran Serta Lembaga
Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat di Hotel Horison Tirta,
Sangkanurip, Rabu (25/5/2016). Hadir dalam acara tersebut sekitar 60 perusahaan
baik lokal kuningan maupun yang berlokasi di wilayah cirebon dari berbagai
bidang usaha industri hingga perbankan.
“Anggaran tak
terduga pada APBD Kuningan yang salah satu pengalokasiannya untuk penanganan
kebencanaan hanya cukup untuk tindakan darurat bencana saja. Itu pun terkadang
belum dapat mencakup keseluruhan, seperti terhadap bencana tanah longsor yang
menyebabkan banyak rumah warga yang rusak, jembatan ambruk atau jalan amblas
penanganannya tentu tidak mungkin dilakukan sendiri sehingga membutuhkan bantuan
dari pihak luar seperti lembaga usaha,” ujarnya.
Sekda berharap,
kewajiban setiap perusahaan melaksanakan Corporate
Social Responsibility (CSR) turut mencantumkan anggarannya untuk penanganan
bencana. Mengenai nominal dan bentuk kegiatannya, Yosep menyerahkan kepada
perusahaan untuk menentukan sendiri.
“Hal ini sesuai
dengan aturan dalam UU nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa
penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak, termasuk lembaga usaha dan
lembaga internasional. Nominalnya terserah, yang terpenting ada perhatian,
kepedulian dan kekompakan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menangani
bencana di Kabupaten Kuningan,” jelasnya.
Seperti yang
telah dilakukan PT Indocement Tbk yang berlokasi di Palimanan, Kabupaten Cirebon,
telah berkontribusi memberikan bantuan ambulan dan semen kepada Pemkab Kuningan
dalam program CSR-nya. Hal ini, kata Sekda, diharapkan bisa menjadi contoh dan
diikuti oleh perusahaan lain yang menjalankan usaha di kuningan maupun
mendapatkan manfaat dari sumber daya alam wilayah Kabupaten Kuningan.
Sementara itu
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Herdiana,
selaku pemateri dalam rapat tersebut, perusahaan dapat berperan aktif dalam
penanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana, pada saat kondisi darurat
dan juga kondisi setelah terjadi bencana. Dicontohkan Dani, bantuan sebelum
terjadi bencana adalah melalui kegiatan simulasi, pemberiaan pelatihan dan
penyuluhan, penyebaran informasi dan terlibat di kegiatan mitigasi serta
lainnya.
“Sedangkan pada
saat terjadi bencana, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam
penyediaan logistik, dapur umum, pertolongan pertama, SAR dan evakuasi hingga
komunikasi. Sedangkan peran setelah terjadi bencana bisa diwujudkan dalam
kajian pasca bencana, terlibat dalam kegiatan rekonstruksi serta rehabilitasi
ekonomi.” ***
Post A Comment:
0 comments: