PNPM-Mandiri Perdesaan Rangsang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan mampu meningkatkan motivasi pemerintah daerah dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan di perdesaan.  Secara sederhana dapat digambarkan bahwa negara yang kuat tentunya didukung oleh daerah yang kuat. Dan daerah yang kuat berarti desa-desa yang ada dalam daerah tersebut juga harus kuat dan mandiri.  

Hal itu diungkapkan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dalam  Rakor PNPM-Mandiri Perdesaan Tingkat Jawa Barat, bertempat di Hotel Tirta Sarnita, Cilimus. turut hadir Dirjen PMD Kemendagri, kepala BPMD Prov. Jawa Barat, Para Kepala BPMD Kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat dan para fasilitator kabupaten se-Provinsi Jabar.

Dikatakannya, pemerintah pusat melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan penguatan masyarakat dalam konteks pola pikir dan pola tindak, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan. Selain itu juga melakukan proses pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian kesejehteraan.

Dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Bupati Kuningan menuturkan, peran pemerintah akan bergeser dari semula serba pemerintah yaitu pelaksanaan pembangunan dilakukan seluruhnya oleh pemerintah, menjadi pengutamaan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

“Pemerintah hanya berperan memfomulasikan kebijakan, mengarahkan, memfasilitasi, dan  mengendalikan pembangunan yang dialakukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan yang dilakukan seluruhnya oleh pemerintah, menjadi pengutamaan peran serta dan keterlibatan masyakat dalam pembangunan,”kata Bupati Kuningan didampingi kepala BPMD Kab. Kuningan Drs. Kamil Ganda Permadi, M.Si.

Selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kabupaten Kuningan selain membangun infrastruktur perdesaan, sarana-sarana pendidikan dan kesehatan , penguatan ekonomi masyarakat, juga yang lebih penting lagi adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Disebutkannya, Inventarisasi data partisipasi masyarakat melalui kegiatan PNPM Mandiri  perdesaan ini rata-rata 50 persen dari nilai total bantuan langsung masyarakat (BLM). Bentuk partisipasinya adalah penyediaan lahan bantuan keuangan, sarana dan prasarana serta bantuan tenaga dan akomodasi.

Salah satu upaya akselerasi yang perlu  lakukan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, Bupati Kuningan menjelaskan,  penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat pada tataran implemntasi penguatan pemrintah desa adalah dengan pemberian kepercayaan kepada pemerintah desa dalam dalam pengembangan potensinya. 

Salah satu permasalahn yang krusial yaitu anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa sangat terbatas. Sehingga yang terjadi adalah ketidak mampuan mereka dalam mengelola potensi. “Untuk itu saya menyampaikan saran kepada pemerintah pusat melalui bapak Dirjen PMD berikan anggaran yang memadai kepada pemerintah desa dari dana APBN secara Block Grant. Misalnya dengan memberikan Rp. 1 miliar setiap tahun anggaran 

Selanjutnya, berikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran tersebut,. Sementara peran pemerintah adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. “Saya yakin dengan anggaran tersebut, apabila dikelola dengan baik dan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu lima tahun terjadi perubahan yang signifikan di wilayah perdesaan,”katanya. (N).