TIM FORPI JABAR GELAR SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS

Tim Forum Pakta Integritas (FORPI) Jawa Barat yang diketuai walikota Bandung H. Dada Rosada mengadakan ekspose sosialisasi program pencegahan korupsi dan implementasi pakta integritas ke 25 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Rabu (11/11) bertempat di aula rapat Bank Jabar Banten Cabang Kuningan tim Forpi Jabar beserta rombongan hadir dan melaksanakan sosialisasi tersebut di lingkungan pemerintah kabupaten kuningan, acara yang diisi dengan pertukaran cinderamata dari tim Forpi Jabar dengan Pemda Kuningan, penyampaian materi sosialisasi serta Tanya jawab mengundang antusias tinggi dari audience yang hadir dalam acara tersebut.

Ikut menghadiri Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos, Wakil Bupati Kuningan Drs. H. Momon Rochmana, MM, Wakil Ketua DPRD Drs. Toto Suharto S.Farm.Apt, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kuningan Siti Utari SH.M.Hum, Kapolres Kuningan Dra. Hj Yoyoh Indayah, MSi, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Denny Lumban Tobing, SH, Para Kepala SKPD Kabupaten Kuningan, Mahasiswa serta tokoh masyarakat.

“Kami hadir di sini selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Forpi juga dalam rangka silaturahmi serta mencari info-info dan pengalaman”, Ujar Dada Rosada selaku Ketua Forpi

Menurutnya, tujuan dari sosialisasi ini yaitu sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan berbagi pengalaman anggota Forum Pakta Integritas dalam pelaksanaan Pakta Integritas di masing-masing wilayah kerjanya.

Selain itu agar diperoleh gerak langkah yang sama sehingga secara keseluruhan diharapkan Program Pakta Integritas di Jawa barat dapat dilaksanakan secara baik dan efektif dalam rangka mewujudkan Jawa Barat sebagai pulau-pulau integritas (Island Of Integrity) di Indonesia.

Sementara itu Bupati Aang memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim FORPI Jawa Barat yang telah berkenan hadir melaksanakan sosialisasi di Lingkungan Pemda Kuningan.

Menurutnya dengan terbitnya intruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dengan begitu pihaknya bertugas untuk menerapkan prinsip pengelolaan yang baik , peningkatan pelayanan publik dan meniadakan segala bentuk pungli dalam pelaksanaannya serta bersama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Negara.

Atas dasar pertimbangan tersebut serta sebagai bentuk komitmen Bupati dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten kuningan akan melaksanakan tugas dengan penuh integritas sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Terkait implementasi pakta integritas pihaknya mengakui belum sepenuhnya dilakukan antara lain belum dibentuknya tim pemantau independen, penerapan remunisasi juga belum sepenuhnya dilaksanakan serta kegiatan sosialisasi tentang kesadaran anti korupsi kepada masyarakat dan dunia usaha belum maksimal dilakukan dan juga masih ada hal-hal yang belum teridentifikasi serta terencana sehingga bisa menghambat upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.(bn)