Pelelangan 2011 Menggunakan Sistem LPSE

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang pengadaan barang/jasa Pemkab Kuningan melalui Bagian Pembangunan Setda menggelar bimbingan teknis dan ujian nasional sertifikasi pengadaan barang/jasa. Diikuti sebanyak 100 peserta dari Satuan Perangkat Organisasi Daerah (SPOD). Yang dibuka Asisten Pemerintahan, Drs. Sadil Damini Dj, mewakili Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, turut hadir juga Ketua Komisi D Kab. Kuningan,  di Hotel Ayong, Selasa (23/11).

Drs. Dadi Hariadi, M.Si, Kepala Bagian Pembangnan Setda Kuningan, mengatakan, di Kuningan yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah baik pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pokja/paniti/pejabat pengadaan barang/jasa sebanyak 51 orang, dengan kategori L4 sebanyak 17 orang dan L2 sebanyak 34 orang. Dan untuk L2 ini masa berlakunya hingga Bulan Desember 2010.

Untuk itu  Bintek dan ujian sertifikasi perlu dilakukan, adapuan  maksud dari kegiatan ini, dikatakannya,  yakni peningkatan pemahaman aturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh masukan untuk peningkatan penyelenggaraan barang/jas di Lingkungan Pemkab Kuningan.

“Adapun tujuannya, terciptanya kesamaan pola piker danpersepsi terhadap kebijakan dan produk hokum pengadaan barang/jasa. Dan terciptanya pemahaman terhadap pentingnya tertib administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa,”ujarnya.

Disebutkannya, dalam bimbingan teknis ini ada pembahasan  beberapa materi, diantaranya  penyelenggaraan/penjelasan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Studi kasus dan aplikasi. Kemudian dilanjutkan Ujian Nasional sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.

“Kegiatan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 23 hingga 24 Nopember, dengan  menghadirkan nara sumber dari  Diklat PU Wilayah II Bandung. H. Permana Hendrawangsa, ME.,’katanya.

Dalam sambutannya  Bupati Kuningan melalui Asisten Pemerintahan, menyatakan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2010 dilakukan dengan dua metode lelang secara manual dan elektronik (LPSE). Maka mulai tahun 2011pelaksanaan pelelangan diharapkan seluruhnya menggunakan sistem LPSE.

Dijelaskannya, karena dengan system ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efesiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabilitas  dalam pembelanjaan uang Negara. Dan juga menjamin tersedianya informasi peluang usaha dan menrong terjadinya persaingan yang sehat.

Untuk itu, Asisten Pemerintahan berpesan, agar seluruh peserta dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Sehingga materi yang disajikan dapat dipahami dan diaplikasikan guna meningkatkan profesionalisme kinerja.

“Disamping itu, penyelenggaraan Bintek dan ujian nasional sertifikasi keahlian keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan suatu persyaratan bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia lelang/pejabat pengadaan barang/jasa sebelum melakukan kegiatan pelelangan,”ungkapnya. (N)