Kuningan dan Daerah Perbatasan Rintis Kerjasama Regional

Sebagai usaha untuk membangun kemandirian di daerah-daerah wilayah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah.  Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, S.Sos., didukung pemimpin daerah lainnya merintis kerjasama antar daerah perbatasan. Hal ini berawal dari adanya ungkapan senasib sepenanggungan, itulah yang belakangan  dirasakan daerah-daerah di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah. Meski secara defacto terpisah dan berada di wilayah berbeda, mereka berada dalam entitas yang sama. Untuk itu pembangunan di segala bidang mesti dirasakan juga di daerah-daerah perbatasan untuk membangun kemandirin. Bahkan kedepan wilayah perbatasan ini mesti  menjadi kutub atau poros pertumbuhan ekonomi baru, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah.

Tujuh kabupaten  perbatasan  Jawa Barat - Jawa Tengah (Jabar-Jateng), kini tengah merintis kerjasama regional terutama menyangkut soal pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor ekonomi serta sumber daya manusia bahkan kerja sama bidang keamanan, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya.

Adapun ke tujuh wilayah perbatasan, diantaranya  Kab.Kuningan, Kab.Majalengka, Kab.Cirebon, Kab.Ciamis, Kota Banjar  (Jawa Barat) dan Kab.Cilacap serta Kab.Brebes (Jawa Tengah),   dalam pertemuan ini dibahas  berbagai persoalan yang sekiranya bisa dikerjasamakan dengan prinsip saling membantu, saling menunjang dan menguntungkan. Sebagai langkah awal telah dilakukan pertemuan antar pejabat daerah perbatasan, bertempat di ruang rapat Setda Kab.Kuningan, Selasa (27/10).

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, saat menerima sejumlah pejabat dari daerah perbatasan itu, menegaskan, Bupati Kuningan menyambut baik adanya rintisan kerjasama tujuh kabupaten di daerah perbatasan Jabar-Jateng dengan maksud selain mempererat jalinan silaturahmi antar daerah,  juga akan terciptanya komunikasi dan sharing antar daerah dalam   menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan bidang lainnya di daerah masing-masing.

Bukan tanpa alasan mengapa Bupati Kuningan merintis perlunya kerjasama antar daerah perbatasan. Hal ini berawal dari adanya ungkapan senasib sepenanggungan, itulah yang belakangan yang dirasakan daerah-daerah di perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah. Meski secara defacto terpisah dan berada di wilayah berbeda, mereka berada dalam entitas yang sama. Daerah-daerah itu berada nun jauh dari pusat pemerintahan. Melihat kenyataan dilapangan, daerah-daerah itu seolah-olah diabaikan.

Perasaan itulah yang coba diapresiasi Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda. Ia berharap, perasaan senasib sepenggungan menjelma menjadi kekuatan kolektif untuk membangun kemandirian. Berlatar pada kenyataan itu, Bupati Kuningan menggagas sebuah forum kerjasama antar daerah di perbatasan  Jawa Barat-Jawa Tengah.

Adapun persiapan penyelenggaraan antar kepala daerah rencananya akan dilakukan Desember mendatang. Seperti diungkapkan Bupati Kuningan, Desember  sebagai ancer-ancer. Waktu tepatnya mungkin pada pertengahan bulan itu. Untuk itu diharapkan para pemimpin daerah bisa hadir pada pertemuan penting tersebut. Untuk kelancaran kegiatan ini meminta kepala Bapeda dan pejabat terkait untuk memepersiapkan pertemuan antar pimpinan daerah di  perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah itu. ”Kami akan bahas isu-isu strategis terkait posisi geografis masing-masing daerah yang kebetulan berada di wilayah perbatasan.

”Kaitan dengan kerjasama antar wilayah perbatasan ini. Alhamdulillah, para pemimpin daerah sangat setuju. Mereka antusias. Bahkan, ide ini dianggap sebagai terobosan penting dalam mencari formulasi tepat untuk memajukan pembangunan dan mesejahterakan masyarakat di sepanjang perbatasan,”jelasnya.

Bupati Aang meyakini bahwa program ini akan berhasil. Untuk itu pertemuan antar daerah yang selama ini dikemas dengan road show  ada kesepakatan dan kesepahaman bahwa daerah di wilayah perbatasan harus menyatu dalam sebuah skema kerjasama yang terintegrasi satu sama lain.

”Pertemuan Desember merupakan titik awal ke arah kerjasama yang lebih fokus, intensif dan konkret. ”Terlebih lagi selama ini sedang melakukan Road Show sebagai penjajakan sekaligus menginformasikan dan mengundang para pemimpin daerah untuk hadir pada pertemuan Bulan Desember mendatang di Kuningan,”pintanya.

Adapun   kesepakatan dan kesepahaman ini, dikatakan Bupati Kuningan, bahwa daerah perbatasan harus bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi juga sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Nantinya, akan ada pernyataan bersama di antar pimpinan daerah perbatasan. Juga penandatangan semacam piagam bersama atau ”Piagam Kuningan” yang menjadi blue print skema kerjasama lintas batas Jawa Barat-Jawa Tengah.

Untuk isi piagam tersebut, Bupati Kuningan menjelaskan, yakni berisikan daftar inventarisasi masalah pembangunan lintas batas yang harus menjadi prioritas. ”Piagam itu juga akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat sebagai sebuah ”Dorongan Kolektif” agar direspon secara nyata dan positif . Bagaimana pun, kerjasama lintas batas tetap membutuhkan peran aktif pemerintah pusat, terutama terkait dengan pembangunan dan pembenahan infrastruktur yang nantinya membutuhkan biaya besar,”tuturnya.

Selama yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, Bupati Aang meyakini pemerintah pusat akan membantu. Bahkan banyak kementrian yang selama ini menunggu inisiatif dari daerah untuk mengalirkan dana bagi pembangunan daerah. ”Disini, dibutuhkan kreativitas dan inisiataif daerah,”katanya.

Dijelaskan Bupati Kuningan, prinsif kerjasama lintas batas ini saling melengkapi. Jadi, antar daerah yang saling berbatasan tidak bersaing satu sama lain, justru menjadi mitra. Artinya, kerja sama itu harus berada dalam kesadaran integral tentang  tentang perlunya memajukan wilayah perbatasan, tidak ego sektoral atau ego kedaerahan.

Bupati Kuningan juga menjelaskan langkah konkret kerjasama ini, misalnya, yang tidak ada di Kuningan, bila itu ada di Brebes dan Kuningan membutuhkan, Brebes bisa memenuhi permintaan itu. Demikian pula sebaliknya. Setiap daerah juga harus sadar bahwa mereka berada dalam satu kepentingan yang sama, yakni sama-sama ingin maju dan ingin sejahtera. ”Tidak perlu ada saingan, yang ada justru satu sama lain mendukung agar sama-sama berdaya sosial, budaya, ataupun ekonominya,”ungkapnya.

Kaitan dengan pembangunan infrastruktur, prinsifnya sama. Kalau ada amasalah menyangkut daerah perbatasan, penyelesainnya dilakukan dengan kerjasama. Misalnya bila perbatasan di pisahkan sungai, maka tinggal dicari solusi bersama. Pembuatan jembatan bebannya ditanggung bersama. Daerah A membangun pondasi di wilayahnya, dan B juga membangun pondasi diwilayhnya.

“Sementara untuk badan jembatan kedua daerah bisa membuat proposal bersama untuk diajukan, abaik ke provinsi maupun pemerintah pusat. Bila ada dua daerah yang mendorong, apalagi kalau didukung oleh daerah lain di sepanjang perbatasan, maka susah ditolaknya. Ini yang saya maksud dengan kerja sama yang terintegrasi. Satu untuk semua, semua untuk satu,”paparnya.

Juga menyangkut pembangunan jalan. Seperti Cibingbin-Banjarharja (antara Kuningan-Brebes). Wilayah Kuningan jalannya sudah memadai, kami akan dorong agar brebes juga menyesesuikan.”Jalan yang memadai akan merangsang mobilitas ekonomi dan, dengan sendirinya, merangsang pula pertumbuhan ekonomi yang dampaknya bisa dinikmati masyarakat,”harapnya.

Bupati Kuningan optimis, bahwa melalui program ini, diperkirakan, bila semua terealisasi    sesuai dengan rencana, pada tahun 2018, wilayah perbatasan akan menjadi kutub atau poros pertumbuhan ekonomi baru, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah.

”Tentu, dengan catatan semua daerah konsisten dengan komitmen awal yang nanti akan dilembagakan lewat pertemuan Bulan Desember mendatang. Saya juga berharap, komitmen ini akan bersifat sistemik. Artinya, siapa pun nanti pimpinan daerahnya, komitmen pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lintas batas tetap tidak berubah,”pungkasnya.

Disebutkan Kepala Bagian Humas Setda Kuningan, Agus Mauludin, SE, kegiatan kerjasama antar daerah sudah mulai dilakukan, bahkan telah dibuatkan Time Schedule , langkah pertama diadakan kegiatan pembentukan Tim dan Naskah Kerjasama antar Provinsi, lalu dilanjutkan dengan kunjungan ke setiap kabupaten perbatasan, untuk Kabupaten Brebes telah dilakukan pada Sabtu (30/10), Kabupaten Ciamis pada Sabtu (13/11), Kab. Banjar dan Kab. Cilacap Minggu hingga Senin (14-15/11). Dan rencananya Kab. Majalengka dan Kab. Cirebon  pada Sabtu (20-21/11).

Selanjutnya diteruskan dengan pendataan dinas teknis, rapat dinas teknis Kab. Kuningan, Rapat dinas teknis dengan kabupaten/kota yang dikerjasamakan, pembuatan naskah perjanjiaan yang dikerjasamakan, persiapan MoU antar daerah (Bupati dan Walikota), persiapan penandatanganan  Naskah Kerjasama antar ke-2 Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dihadiri Menteri dan Gubernur.

Dan puncak kegiatan ini dikatakan Kepala Bagian Humas Kuningan, rencanaya pada Kamis 16 Desember , dengan menggelar penandatanganan  Naskah Kerjasama anatar ke-2 Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dihadiri menteri dan gubernur.

Tiga Isu Menjadi Perhatian

Untuk konteks kerjasama ini diperlukan inventarisasi permasalahan utama yang selama ini masih ada lalu mengasulkan solusinya. Kaitan dengan hal ini untuk konteks kerjasama misalnya, Cilacap-Ciamis, menurut Sekretris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Maulana M. Akbar, persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Cilacap adalah kelanjutan projek sodetan citanduy. Saat ini, projek tersebut terhenti total lantaran belum adanya kesepahaman  dari kedua belah pihak. Padahal secara tekhnis projek itu tidak ada masalah. ”Ada kendala nonteknis yang belum terselesaikan,”tuturnya, didampingi Kepala Bidang Prasarana Wilayah Hamzah Syarifudin.

Bagi Cilacap, projek sedotan Sungai Citanduy sangat penting dan mendesak. Apalagi melihat kenyataan lingkungan  segeranakan yang sudah demikian mengkwatirkan. ”Bila tak segera ditangani, dampaknya akan fatal bagi kedua daerah, yakni ancaman banjir. Soalnya pintu air yang ada disegaranakan kian mengecil dan bisa jadi, dalam beberapa ke depan, bakal tertutup oleh sedimentasi. Berdasarkan kajian, solusi  yang paling layak (feasible) adalah sodetan karena lebig murah dan manfaat jangka panjang. Bukan dengan penggerukan sedemntasi,”jelasnya.

Sementara Kepala Bapeda Kabupaten Kuningan Yosep Setiawan megatakan, berdasarkan hasil inventarisasi, ada tiga isu strategis yang patut mendapatkan perhatian. Ketiga isu strategis itu adalah rendahnya kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana yang belum mumpuni, dan aksesis bilitas antar daerah yang belum optimal,” inilah yang menjadi fokus kami, setidaknya selama periode 2013-2018 mendatanga,”katanya.

Untuk itu, menurut dia pemerintah daerah di Perbatasan sepakat untuk membuat ”kebijakan khusus” untuk daerah-daerah di perbatasa. ”Kebijakan khusus tersebut, misalnya, birokrasi yang lentur dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Tidak perlu mengedepankan ego sektoral,”tuturnya.

Gagasan itu disepakti Wali Kota Banjar Herman Sutrisno. Menurut dia, dalam kebijakan, ada empat kategori daerah yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi. Keempat kategori itu adalah daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil, daerah perbatasan provinsi, daerah ber-IPM rendah, dan ibu kota provinsi. ”akan tetapi kenyataanya daerah diperbatasan cenderung termarginalkan. Padahal merekan menangung beban yang tak ringan,”ujarnya.

Wali Kota Banjar mengatakan, dalam hal pelayanan kesehatan, 20-30 persen pasien yang berobat ke sejumlah tempat pelayanan kesehatan di Kota Banjar berasal dari Kabupaten Cilacap.”Mayoritas berasal dari kalangan miskin. Tentu, saja kami tak boleh menolak mereka. Kami tetap melayani mereka dengan memberikan fasilitas yang sama dengan apa yang diberikan warga Kota Banjar. Oleh karena it, setiap tahun kami mengalokasikan anggaran untuk menjamin kesehatan mereka,”jelasnya.

Tak hanya soal pelayanan kesehatan, perlu perlakuan serupa juga dijalankan pada sejumlah pelayanan publik lainnya juga, seperti pendidikan. Banyak warga dari Kabupaten Cilacap memanfaatkan sarana pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga atas, yang ada di Kota Banjar.

Di sekujur daerah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah, pelayanan Publik memang sedemikian lentur. Ada kalanya masyarakat Jawa Barat memanfaatkan fasilitas di Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya. Kondisi itu bermuara kepada ketiga hal tadi : rendahnya kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana, serta aksebilitas antar daerah.

Salah sati contoh konkret  berlaku di Perbatasan Kabupaten Ciamis-Kab. Cilacap. Ciamis memiliki tujuh kecamatan yang berbatasan yang langsung dengan cilcap, yakni Tambaksari, Cisaga, Lakbok, Purwadadi, Mangunjaya, Padaherang dan Kalipucang.

Masyarakat sejumlah desa di Tambaksari, Lakbok, dan Purawdadi, Padaherang dan Kalipucang belum merasakan  pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan demikian, banyak dari mereka justru memanfaatkan pelayanan kesehatan dari Kabupaten Cilacap.

Hal serupa terjadi dibidang pendidikan. Di Mangunjaya dan Padaherang, misalnya banyak anak lulusan SLTP yang memilih melanjutkan ke tingkat SLTA ke sekolah-sekolah di Cilacap.”Kebanyakan, hal itu dilatarbelakangu kondisi jalan di Jawa Barat. Anak-anak lebih suka ke Jawa Tengah karena jalannya bagus,”kata Emed (58), Warga Kampung Bantarloa, Desa Kertajaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Ciamis.

Potensi daerah-daerah diwilayah perbatasan

·         Kab.Kuningan

Potensi Kabupaten Kuningan untuk pertanian, yaitu padi gogo, jagung, ubi jalar, ubi kayu, bawang daun, bawang merah, mangga dan durian. Untuk peternakan, yaitu domba, sapi potong dan sapi perah. Dan Perkebunan, karet, kelapa dalam, cengkeh, dan kopi robusta. Disamping itu memliki potensi air yang melimpah  terlebih lagi didukung dengan konsep Kabupaten Konservasi. Ditambah lagi pesona wisatanya.

·         Kab.Majalengka

Potensi yang ada diantaranya, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan budidaya sayur, bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel dan kacang merah. Buah-buhan, diantaranya alpukat, durian, manggis, nangka, nanas, dan sukun. Dan ternak  Ayam Buras dan Itik dan juga perikanan.

·         Kab. Ciamis (Jawa Barat)

Memiliki potensi dibidang perkebunan, yakni Kakao dan produk terkenal yang diolah dari kelapa adalah sebut kelapa berkaret atau yang dikenal dengan nama Sabutret. Produk ini dimanfaatkan pula untuk sofa, jok, bantal, dan spring bed. Perkebunan kelapa ini seluas 73.642 ha dengan produksi 69.164 ton/tahun. Disamping itu adanya pantai Pangandaran dan perikanan tangkap.

·         Kab.Cirebon

Memiliki potensi dibidang pertanian dan perkebunan, yakni padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, bawang merah, cabai, mangga, jambu dan tebu.

·         Kab.Cilacap (Jawa Tengah)

Produk unggulannya mengenai perikanan laut, perikanan darat, budidaya rumput laut dan budi daya ikan terapu. Komoditas kehutanan, antara lain jati, mahoni, albasia. Sementara komoditas perkebunan, yakni karet, kakao, kelapa, kopi, cengkih, pala. Ditambah lagi potensi energi dan sumber daya mineral, yaitu minyak dan gas bumi, batu bara, emas, pasir besi, bentonit, trass, talk, andesit, gamping, pasir sungai dan psir batu, lempung dan tanah urug.

·         Kab.Brebes (Jawa Tengah)

Produk unggulan asal Brebes, meliputi bawang merah, kentang granula, cabai merah, pisang raja, hijauan, makanan ternak, telur asin dan produk perikanan.

·         Kab. Banjar

Potensi yang ada yakni padi, palawija (jagung), kacang panjang, pisang, jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunir. Untuk perekbunannya kelapa dan karet. Dan peternakan yakni domba dan kambing