MUSRENBANG 2012 LEBIH BERTARING

Mengamati pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia, banyak orang berasumsi bahwa Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) hanyalah formalitas belaka.  Pada akhirnya segala hal yang menjadi aspirasi masyarakat yang dijaring melalui Musrenbang Kecamatan, maupun Kabupaten akhirnya kandas di tengah jalan.  Sehingga program pembangunan yang “berhasil” masuk dalam daftar RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) justru lebih banyak program titipan

Menanggapi keluhan masyarakat yang kian kencang, membuat Bappeda Kabupaten Kuningan tidak lagi tinggal diam.  Pada tahun 2012 ini, Bappeda Kabupaten Kuningan mengupayakan agar Musrenbang lebih bertaring dan segala yang menjadi aspirasi masyarakat dapat diakomodir semaksimal mungkin.  Langkah yang dilakukan Bappeda Kabupaten Kuningan adalah dengan menetapkan sistem skoring untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan tahun anggaran 2013 dengan menggunakan kriteria, bobot dan skor.

Kriteria yang digunakan untuk menilai suatu program dinilai dari empat kategori, yaitu keterkaitan visi misi kabupaten (bobot 35%), keterkaitan dengan peningkatan IPM (bobot 30%), keterkaitan dengan MDGs (bobot 25%), dan keterkaitan dengan perencanaan wilayah (bobot 10%).  Untuk visi misi serta IPM mungkin telah dikenal masyarakat luas, sedangkan untuk MDGs ada sedikit catatan tentang hal tersebut. Sepuluh tahun yang lalu, pada bulan September tahun 2000, saat berlangsungnya pertemuan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara menyepakati Deklarasi Milenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan Deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals-MDGs) menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur.

Indikator peningkatan IPM dilihat dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli.  Sedangkan indikator keberhasilan pencapaian tujuan MDGs, dilihat dari upaya :

1.  Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

2.  Mencapai pendidikan dasar untuk semua

3.  Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4.  Menurunkan angka kematian anak

5.  Meningkatkan kesehatan ibu

6.  Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular

7.  Memastikan kelestarian lingkungan  hidup

Sebagai contoh pembangunan sekolah dasar akan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemeliharaan jalan lingkungan, karena pembangunan sekolah dasar secara bobot memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan visi misi kabupaten, peningkatan IPM, tujuan MDGs dan rencana kewilayahan.  Oleh karenanya hasil dari Musrenbang 2012 benar-benar akan dinilai sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya menjadi dasar bagi tersusunnya RKPD 2013, serta dijadikan bahan bagi penyusunan RAPBD 2013.  Revitalisasi Musrenbang ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk tahun 2013 ada beberapa prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu :

1. Peningkatan agribisnis dan pengembangan pariwisata daerah.
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan di setiap wilayah secara proporsional dan  berkeadilan.
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan  kualitas pendidikan.
4. Peningkatan daya beli masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah.
6. Peningkatan kerjasama antar daerah perbatasan
7. Pemantapan kabupaten konservasi serta pengembangan manajemen mitigasi bencana alam
8. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
9. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Oleh karenanya ajuan program yang diprioritaskan adalah yang sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2013.

Dalam forum SKPD yang baru saja dilaksanakan Rabu (7/3) kemarin, Kepala Bappeda Drs. Dian Rachmat Yanuar, M.Si menegaskan bahwa Bappeda Kabupaten Kuningan akan mengawal Musrenbang 2012 ini sehingga dalam RKPD 2013 hasil Musrenbang yang mendapat prioritas sesuai hasil skoring, akan tercantum.  “Mohon maaf kepada SKPD yang mencantumkan program di luar hasil Musrenbang 2012, dengan sangat menyesal programnya tidak bisa dicantumkan begitu saja dalam RKPD 2013.  Kami sudah berkomitmen untuk menjadikan Musrenbang 2012 ini sebagai tonggak revitalisasi Musrenbang, agar pembangunan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, sebagai bentuk implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.  Dan itu harus dimulai dari sekarang,” demikian tegasnya.  “Oleh karenanya Bappeda Kabupaten Kuningan mengharapkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menyukseskan Musrenbang 2012 yang akan diselenggarakan pada Selasa (13/3),” imbuhnya.