PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF KUNINGAN DIDUKUNG HKI

Yayasan Hellen Keller Internasional (HKI) merupakan LSM asal Amerika yang berfokus mengkampanyekan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) kini mendukung penuh penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kuningan.

Bentuk kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuningan dengan HKI nantinya terkait dalam upaya memberikan kemudahan akses bagi para ABK untuk mendapatkan pendidikan formal tidak hanya di sekolah luar biasa (SLB) namun juga di sekolah umum.

Hal tersebut terungkap saat rakor penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dibuka secara langsung Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, Selasa (9/10) bertempat di ruang rapat setda Kuningan, hadir perwakilan HKI Wardhana Dipa, Kepala Bagian Kesra Drs. Toto Toharudin, M.Pd. serta perwakilan Disdik Provinsi Jawa Barat.

Elon Carlan Kasubag Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Setda Kuningan mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan HKI dalam rangka menyelaraskan persepsi serta komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kuningan. Hal ini sesuai dengan Perbup No. 43 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda mengatakan, setelah pencanangan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten pelopor pendidikan inklusif pada 3 Juli 2012, hal ini memiliki tanggungjawab moral untuk bagaimana merumuskan kebijakan yang mendorong terselenggaranya pendidikan inklusif di Kabupaten Kuningan.

“Semenjak menjabat Bupati beberapa langkah kongkrit telah dilakukan khususnya terhadap masyarakat berkebutuhan khusus diantaranya mengangkat 19 orang menjadi PNS, memberikan kedudukan jabatan eselon IV pada saudara Elon Carlan (Tuna Netra) pada tanggal 20 januari 2012 sebagai kasubag, mendorong penyelenggaraan pendidikan khusus pada SLB, membuat peraturan Bupati sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah dan peraturan menteri tentang pendidikan inklusif,” paparnya.

Terkait kehadiran HKI, Beliau berharap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kuningan nantinya dapat berjalan dengan baik, “Segera lakukan koordinasi serta komunikasi yang intens dengan pihak-pihak terkait sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak menemui kendala yang berarti.”  (Beben)