PNPM 2010 DI LAUNCHING

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi;  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Di Kabupaten Kuningan sendiri pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan untuk tahun 2009 telah selesai dilaksanakan, sedangkan untuk tahun 2010 yang dilaunching hari ini akan menelan biaya sebesar RP.33m untuk PNPM mandiri, untuk PNPM Generasi dengan biaya Rp. 17,7M, untuk PNPM pasa Krisis Rp.1,5m, semuanya bersumber dari dana APBN, sedangkan dana pendampingan dari APBD untuk PNPM Mandiri sebesar Rp. 8,25m. Semua kegiatan dengan biaya tersebut tersebar di 29 Kecamatan dengan meliputi 335 Desa. Hadir dalam acara tersebut 29 Camat penerima kegiatan tersebut. Dan para UPK dan Kepala Desa yang mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaaan. Jelas Toni Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dalam pembukaan Rakor PNPM di RM Lembah Ciremai mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Dunia Usaha maupun masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang menjadi titik berat pelaksanaan pembangunan adalah bagaimana menciptakan pemberdayaan  masyarakat. Dalam memandirikan masyarakat, memerlukan waktu yang cukup dan pemahaman yang sama, untuk itu semua pihak yang terlibat didalamnya harus bertanggung jawab sesuai dengan peranannya masing-masing.

Pemerintah berperan sebagai pembina dan fasilitasi program yang bertanggung jawab dalam regulasi, penyediaan anggaran dan pelayanan administrasi, sedangkan masyarakat berperan sebagai subjek pelaksana program dan bertanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaannya. “ saya berkeyakinan apabila konsep ini berjalan dengan baik, semua program pembangunan yang telah direncanakan, khusunya yang berkaitan dengan pencapaian kemandirian masyarakat dapat berhasil dengan baik pula “ jelas Aang.