KESETARAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Dalam rangka rencana aksi peningkatan kapasitas daerah/ CBAP SCBD tahun kedua diselenggarakan diklat/orientasi SCBD yang diawali dengan penyelenggaraan seminar kesetaraan dan pengarusutaman gender, Rabu tanggal 19 Oktober 2010 bertempat di Hotel Tirta Sanita. Adapun tujuan penyelenggaraan seminar dituturkan oleh ketua  Bappeda Kabupaten Kuningan Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si selaku ketua panitia penyelenggara sebagai berikut, pertama memberikan pencerahan kepada para pejabat pemerintah Kabupaten Kuningan terkait dengan kesetaraan dan pengarusutamaan gender, menumbuhkan kesepahaman dan komitmen diatara semua aparatur pemerintah terkait kesetaraan dan pengarusutamaan gender, serta mewujudkan kesadaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender. Seminar diikuti oleh 32 pejabat eselon II, 30 pejabat eselon III, dan 30 pejabat eselon IV, sedangkan pelaksanaan diklat akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Oktober 2010.

Acara seminar dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Hj. Utje CH Suganda, S.Sos. Pada kesempatan itu, beliau menyambut gembira atas terselenggaranya kegiatan seminar, karena mengindikasikan perhatian dan keseriusan terhadap kesetaraan gender, sehingga pembangunan di Kabupaten Kuningan diharapkan senantiasa diwarnai dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Lebih lanjut dipaparkan bahwa isu gender merupakan amanat dari tujuan millennium yang telah dicanangkan PBB dengan target pelaksanaan dari tahun 2000 s.d 2015, yang esensinya adalah, penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan dan peningkatan kerjasama global. Kesemua itu sebenarnya sudah terangkum dalam 10 program pokok PKK.

Hasil koordinasi Tim Penggerak PKK dengan BKD Kabupaten Kuningan diperoleh data yang menunjukkan adanya keseimbangan gender, yakni PNS di Kabupaten Kuningan terdiri dari 57% laki-laki dan 43% perempuan. Sementara dalam jabatan struktural masih perlu peningkatan komitmen karena perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon II baru 3,12%, eselon III 9%, eselon IV 15,9 % dan jabatan politik (DPRD) 8,8%. Melihat kondisi jabatan yang diduduki perempuan, kiranya peranan perempuan perlu terus ditingkatkan dengan memberikan ruang kesempatan yang memadai bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan karir atau jabatan struktural tersebut yang selayaknya ditargetkan mencapai porsi 30%. Merupakan suatu realita, bahwa pada saat ini para perempuan mengalami banyak kemajuan, misalnya di bidang pendidikan banyak yang melanjutkan sekolah ke jenjang S1, S2 bahkan S3. Hal yang menggembirakan bahwa paradigma  perempuan yang tadinya mayoritas hanya menjadi ibu rumah tangga, sekarang telah banyak yang berperan dalam dunia karir.

Selanjutnya Dr. Ahmad Hidir selaku nara sumber, menyampaikan  bahwa berbicara tentang gender jangan dirancukan dengan berbicara tentang perempuan, karena berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laik-laki dan perempuan. Dalam hal ini perempuan harus setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender adalah suatu kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan yang sama dan menikmati hak-haknya sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender diuangkapkan sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.