Bupati Hadiri Musrenbang Nasional

Humas Setda Kuningan-Bupati Kuningan H. Acep Purnama menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) bertempat di Istana Negara Jakarta, hari ini Senin, 16/12/2019.

Musrenbangnas dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.

Hadir juga Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait Infrastruktur yang merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. 

Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.

"Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini ke kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah," kata Presiden.

Semisal jalan tol yang telah dibangun bisa disambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. penyambungan infrastruktur tersebut akan menjadi tugas dari pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk bisa berkonsultasi kepada Menteri PU dan pihak terkait lainnya.

Selain jalan tol, Presiden juga ingin agar bandara yang telah, sedang, atau akan dibangun juga disambukan dengan kawasan-kawasan wisata. Secara khusus Presiden menyebut pembangunan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado.

"Kita memang baru konsentrasi ke lima ini dulu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado. Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran, kemudian melanjutkan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk membangun lima yang berikutnya: Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi fokus kita ini jelas," paparnya. 

Tak hanya bandara, Presiden juga ingin agar pelabuhan-pelabuhan bisa terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil. Ia tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan tersebut.

Untuk membangun infrastruktur tersebut, Presiden meminta agar swasta diberikan kesempatan untuk turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, misal karena alasan _internal rate of return yang rendah, barulah BUMN yang mengerjakan.

"Kalau BUMN juga angkat tangan, baru pemerintah lah yang ketiga masuk supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita. Inilah proses-proses yang kita semuanya harus tahu," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah turut mendukung hal tersebut dengan mempermudah pemberian izin bagi swasta yang ingin turut membangun infrastruktur. Apalagi jika pembangunan tersebut berupa industri yang berorientasi ekspor, Presiden meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi yang selebar-lebarnya.

"Apalagi pembangunan industri, apalagi industrinya berorientasi ekspor, sudah bolak-balik saya sampaikan, tutup mata tanda tangan menit itu juga kalau ada yang minta. Karena selain membuka lapangan kerja, juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita," jelasnya.

Selain maslah infrastruktur, fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo ingin agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama.

"Pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota harus sama gagasan besarnya, sama perencanaannya, sama ide besarnya. Urusan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita," ujar Presiden.

Tak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting atau kekerdilan juga menjadi perhatian besar pemerintah. Terkait hal ini, Kepala Negara ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka kekerdilan yang masih tinggi di Indonesia.

Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana,mulai dari perbaikan gizi pada anak-anak tersebut adalah dasar sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia Indonesia ke depannya bisa bebas stunting.

Di samping soal stunting, Presiden juga ingin agar pemerintah daerah mendukung program kartu prakerja dan mempermudah masuknya investasi di daerah yang tujuan utamanya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan program pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menggelar pelatihan bagi pekerjanya. (Pubdok).