Sejumlah pendamping dan operator PKH di Kabupaten Kuningan, dibekali pengetahuan melalui kegiatan Pembinaan Pendamping dan Operator, di Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu untuk meningkatkan kapasitas kerja para petugas pemberi layanan pendidikan maupun kesehatan dalam pelaksanaan verifikasi komitmen peserta serta pendamping dan operator PKH.
Kegiatan itu untuk meningkatkan sinergitas pemerintah daerah, sebagai penunjang pelaksanaan kesekretariatan PKH tingkat kabupaten sehingga pelaksanaanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Diantaranya meningkatnya pengetahuan teknis petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan verifikasi, meningkatnya kemampuan memahami program dan implementasi PKH sebagai program lintas sektor yang membutuhkan komitmen semua pihak.
Selain itu meningkatnya kelancaran pelaksanaan verifikasi komitmen peserta PKH di lapangan, meningkatnya pengetahuan teknis pendamping dan operator dalam melaksanakan tugas, meningkatnya keterampilan sosial bagi pendamping dalam melakukan pendampingan RTSM, meningkatnya kemampuan memahami berbagai persoalan tugasnya dan solusi peyelesainnya serta meningkatkan kelancaran mekanisme pelaksanaan PKH di lapangan.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama, menyampaikan teriima kasih khususnya kepada Pemerintah RI atas kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Program PKH yang sudah bergulir sejak tahun 2007.
“Selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kuningan, program PKH merupakan solusi cepat dan tepat guna meringankan beban pemerintah daerah dalam megatasi masalah sosial, kuhususnya menyangkut kemiskinan, kebodohan serta tingkat kesehatan yang rendah,” papar Bupati Acep Purnama.
Beradasarkan data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2018 sebanyak 46.549 KPM, di 376 desa 32 wilayah kecamatan, dengan total dana Rp87.977. 620.000.. Asumsi bantuan yang diterima setiap keluarga .1. 890.000 per tahun.
Menurut bupati, keberhasilan PKH akan bermuara pada perbaikan kualitas SDM. Mengingat besarnya jumlah rumah tangga sangat miskin diharapkan pelaksanaanya benar-benar tepat sasaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah.
“Kami siap menjaga kredibiltas untuk pemerintah dan masyarakat, karena ekses sekecil apa pun dari kesalahan dari pelaksanaan program ini akan menyebabkan gagalnya perbaikan kualitas generasi penerus pada masa yang akan datang,” tandasnya. (HADI/Pubdok)*
Post A Comment:
0 comments: