KABUPATEN KUNINGAN DAPAT PREDIKAT B HASIL EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

Bertempat di Batam Provinsi Riau, Kabupaten Kuningan mendapatkan predikat B Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017. Acara dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan RB RI, untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkomitmen untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi pada hasil (Outcome). Acara ini bertujuan untuk memotivasi kinerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang nilai evaluasi kinerjanya masih di bawah B agar dapat bersaing dengan pemerintah Kab/ Kota lainnya yang raihan predikatnya lebih dari predikat B.

Selama 2 hari mulai tanggal 25-26 Januari 2018 acara tersebut dihadiri oleh SKPD wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, Banten dan Sumatera. Untuk hari pertama, acara Penyerahan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan hari kedua tanggal 26 Januari 2018 diadakan Acara Coaching Clinic yang langsung di Pandu oleh Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Juga tampak hadir 6 orang perwakilan dari Kabupaten Kuningan antara lain: Inspektur mewakili Bupati Kuningan, Kepala Bappeda, Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda, Kasubag Pendayagunaan Aparatur, Kasubag Program pada Bappeda dan Auditor pada Inspektorat Kab. Kuningan

Untuk mencapai Predikat B dengan nilai 60,85  Kabupaten Kuningan membutuhkan waktu 4 tahun dengan berbagai upaya perbaikan-perbaikan salah satunya adalah dengan merevisi Indikator –Indikator kinerja yang ada di RPJMD Kab. Kuningan tahun 2014-2018  dari yang semula Indikatornya bersifat Output (proses) menjadi Indikator yang bersifat Outcome (Memberi Manfaat). Karena untuk mencapai Predikat B, perencanaan menyumbang kurang lebih 35% dari total keseluruhan penilaian. Sebelum adanya revisi Indikator-Indikator kinerja pada RPJMD 2014-2018 Kab. Kuningan hanya mampu meraih predikat C dan CC. Tidak semua Pemerintah Prov/Kab/Kota dapat dengan mudah meraih predikat B pada Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. 

Hal ini dikarenakan banyaknya indikator-indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dimana tidak semua Pemerintah Daerah mampu memenuhinya salah satunya antara lain adanya kerjasama dengan SKPD sebagai Sampel. SKPD yang dijadikan sampel di Kabupaten Kuningan sebanyak 12 SKPD  terdiri dari: Setda, Inspektorat, Bappeda, Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pemuda olah Raga dan Pariwisata dan dinas Perdagangan dan Perindustrian. (Abellia)