KAUKUS PANCASILA GELAR AUDIENSI DENGAN PEMKAB KUNINGAN

Kaukus pancasila yang dipimpin anggota DPR-RI KH. Maman Imanulhaq dan Puti Guntur Soekarno, Rabu (22/6/2016) di ruang rapat Linggajati  menggelar audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terkait persoalan pancasila.

Hadir Ketua DPRD Kuningan Rana Suparaman, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Toto Suharto, Sekretaris Daerah Kuningan Drs. Yosep Setiawan, M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Indra Purwantoro, S.AP, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. H. KMS Zulkifli, M.Si, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Drs. Teddy Suminar.

Maman Imanulhaq menjelaskan bahwa kaukus pancasila merupakan wadah anggota lintas fraksi yang berfungsi menampung dan menginventarisir persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pancasila. “Kehadiran kami di kuningan tiada lain untuk kembali menegaskan pancasila adalah nilai dasar negara yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Menurutnya, kuningan merupakan daerah di Indonesia yang memiliki potensi tinggi terjadinya kekerasan, diskriminasi, dan intoleransi. Hal itu mungkin karena di kuningan masih menyisakan permasalahan terkait keberadaan Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan, yang diantaranya persoalan terkait administrasi kependudukan yaitu KTP, akte, serta lainnya.

“Melalui audiensi ini kami bisa berdiskusi terkait layanan kependudukan, kebebasan berekspresi, dan berkeyakinan Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan, kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dapat memberikan layanan kependudukan yang layak kepada warga Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan, hal ini juga kami lakukan ke sejumlah daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menampung masukan dan kesulitan yang selama ini menghambat proses pelayanan tersebut. Kami juga memberi masukan kepada pemerintah untuk mencontoh beberapa daerah yang sudah bisa keluar dari permasalahan tersebut.

“Saya merasa pemerintah kuningan sudah memiliki niat dan potensi yang baik, kami akan sampaikan kepada kementerian, presiden termasuk fraksi-fraksi di DPR-RI supaya secepatnya ditindaklanjuti,” tambahnya.

Sementara itu Bupati Kuningan H. Acep Purnama, M.H., mengapresiasi dan menyambut baik audiensi yang digelar kaukus pancasila, Beliau berharap audisensi itu menghasilkan terobosan dan solusi terkait permasalahan administrasi kependudukan dan kebebasan berkeyakinan yang selama ini terjadi. Namun beberapa perbedaan yang dianggap prinsip harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan selama ini tidak mendiskriminasi dan intoleransi. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Tetapi persoalan prinsip yang terjadi saat ini harus diselesaikan bersama dan harus bisa diterima oleh seluruh masyarakat kuningan. Bukan bicara mayoritas dan minoritas.” ***beben