BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA GELAR WORKSHOP PPSP

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bagian Pembangunan Setda gelar workshop pendanaan sanitasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Selasa (30/12/2014) di ruang rapat Linggajati Setda Kabupaten Kuningan.

Hadir Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM, Satuan Kerja PPLP Provinsi Jawa Barat Devi Ira Rahmawati, Pokja MPL Pipi Asmara, dan Ketua CSR Bank Jabar Banten Lili Ruswali.

Ketua Penyelenggara Iwan Kurniawan, S.Sos, M.Si, mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk menarik dukungan publik terutama di luar pemerintah baik lembaga donor, LSM, dan CSR terhadap program dan kegiatan sanitasi serta investasi di bidang sanitasi, promosi program dan kegiatan, menarik peluang pendanaan yang bisa diakses dari pusat (APBN) Provinsi (APBD Prov) serta lembaga donor dan CSR serta mengkampanyekan komitmen pemerintah daerah terhadap pendanaan sanitasi sesuai komitmen asosiasi Kabupaten/Kota peduli sanitasi (AKOPSI) yaitu sebesar 2 persen dari belanja langsung APBD.

Sementara itu Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM, mengatakan pelestarian lingkungan hidup sangat terkait dengan akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang layak. “Dalam RPJMN tahun 2010-2014 dijabarkan dalam RKP tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindak lanjuti dengan permendagri nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2013, “ ujarnya.

Menurutnya, program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) merupakan penjabaran kebijakan pembangunan dan infrastruktur kedalam langkah-langkah tindakan nyata secara terpadu baik dari sisi waktu maupun jenis program serta disusun dengan mempertimbangkan dan mengadopsi semua kebijakan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dibidang sanitasi.

Beliau menyebutkan, tujuan khusus yang ingin dicapai sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 diantaranya stop buang air besar sembarangan (BABS) melalui penyediaan akses ke sistem saluran limbah terpusat sebesar 10 persen dan sistem pengolahan setempat sebesar 90 persen dari populasi Indonesia. Kemudian pengurangan sampah pada sumbernya melalui program 3 R dan peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan serta pengurangan genangan air di 100 kawasan strategis perkotaan yang rawan banjir dengan cakupan seluas 22.500 HA.

Ia berharap, workshop pendanaan sanitasi ini mampu menggambarkan dan mengekspos beberapa kegiatan dalam memorandum program sanitasi (MPS) yang dibiayai dari berbagai sektor dan level instansi pemerintah seperti pembiayaan APBD, APBD Provinsi, APBN serta non pemerintah seperti CSR dan lembaga donor. ***ben