POTENSI KONFLIK HARUS DIANTISIPASI SEDINI MUNGKIN

Berbagai potensi konflik sosial diantaranya konflik yang bernuansa agama, politik, dan juga yang lainnya tentu harus diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak berkembang menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 terkait dengan penanganan gangguan keamanan dalam negeri maka pemerintah Kabupaten Kuningan telah membentuk tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri.”

Hal itu disampaikan Bupati Kuningan melalui Asisten Pemerintahan setda H. Suradja, SE, M.Si disela-sela pembukaan sosialisasi penanganan keamanan dalam negeri bagi aparatur Kecamatan, Kelurahan, Desa, serta tokoh Masyarakat  di Kabupaten Kuningan tahun 2014. Kamis (13/3) di Wisma Permata. Ikut hadiri Perwakilan Polres, Perwakilan Kodim 0615, Perwakilan Kementrian Agama, para Aparatur Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta Tokoh Masyarakat.

Lebih lanjut, beliau berharap, tim terpadu yang telah terbentuk dapat bekerja dengan baik, dapat mengoptimalisasikan dan bersinergi serta meningkatkan efektivitas dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan.

“Hal ini penting untuk dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat yang kemudian akan terwujud kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan.” ujarnya

Pada tahun 2014, lanjut Ia, ada dua agenda politik yang akan dihadapi yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia tentunya dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan pemilu. “Langkah-langkah intensif jajaran pemerintahan dan elemen masyarakat, untuk menciptakan kondusivitas menjelang, pada saat dan pasca pemilu harus dilaksanakan,” tandasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau berpesan, untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka menciptakan kondusivitas di daerah, kemudian lakukan langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mengembangkan budaya silih asah, asih dan asuh, tingkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan serta budayakan penyelesaian masalah secara cepat, tepat, dan tuntas. (beben)