WABUP BUKA RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPKD ) Kabupaten Kuningan tahun 2011. Rakor yang diikuti oleh semua tim Koordinasi terutama para camat sebagai Koordinator di tiap Kecamatan. Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Badan Penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan Kabupaten kuningan, dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan H. Jatnika, SH.

Kemiskinan yang merupakan masalah yang terberat bagi hamper semua Negara di dunia ini, merupakan tanggung jawab semua pihak dalam pengentasannya, terutama Pemerintah yang merupakan pelayan dan abdi Negara dan Maayarakat. Oleh karena itu pemerintah dalam setiap programnya harus selalu mengacu kepada kepentingan masyarakat dan orang banyak.

Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana dalam sambutan dalam pembukaan Rakor tersebut mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tercantum didalam UUD 1945, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu dari 11 prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN ) tahun 2010-2014.

Secara umum penanggulangan kemiskinan meliputi pemberian bantuan dan perlindungan social yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, juga pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang tujuannya untuk meningkatkan tabunagn dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK.

Di Kabupaten sendiri dalam rangka penanggulangan kemiskinan tersebut telah dituangkan dalam 2 kebijakan, pertama Kebijakan Ekonomi, diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan agropolitan dan kepariwisataan daerah melalui penguatan sarana dan prasarana, sinergitas sector wilayah, serta produktivitas dengan berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat. Kedua Kabijakan Non Ekonomi, yang diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga miskin melalui bidang pendidikan, social, dan prasarana dasar. Terang Wabup.